Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Sejumlah Aktivis Kawal Kasus UU ITE Atas Terlapor Staf Dinkes Banyuasin
Hukum Dan Kriminal

Sejumlah Aktivis Kawal Kasus UU ITE Atas Terlapor Staf Dinkes Banyuasin

18.46.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Sejumlah Aktivis Senior dan Advocat Senior, Rabu mendatangani Unit Pidsus Polresta Palembang terkait penanganan kasus UU ITE yang diduga melibatkan RA, Staf Dinkes Banyuasin.

"Kami akan kawal kasus ini sejauh mana penanganannya," ujar M.Martin, salah seorang Aktivis kepada Wartawan Rabu, (22/4/2026) di Mapolresta Palembang.

Sejumlah Aktivis dan Advocat senior mendatangani Polesta Palembang menanyakan perkembangan penanganan kasus UU ITE atas Laporan  M. Pasaribu terkait dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh salah satu Akun TikTok “R”.

Ditempat yang sama, Muhammad Ali Ruben SH MH dari Bantuan Hukum Trisula Justisia (BHTJ) Kota Palembang, Kuasa Hukum Pasaribu mengungkapkan, kedatangannya ke Polresta Palembang untuk mengetahui sejauh mana proses laporan kliennya terhadap “Ra” yang sudah dilaporkan. Sehingga laporan bisa berjalan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut Ruben, laporan terkait Undang – Undang ITE, Hoaks, Pencemaran nama baik.

"Menurur Penyidik,  prosesnya masih berjalan dan mudah mudahan dalam satu minggu ini yang kita laporkan agar segera dipanggil untuk dimintai keterangan," ujarnya.

Roben memastikan,pihaknya bersama Aktivis, akan mengawal proses ini sampai dengan tuntas.

laporan M. Pasaribu  teregistrasi dengan nomor LP/B/407/III/2026/SPKT/Polda Sumatera Selatan, yang kemudian dilimpahkan ke Polresta Palembang.( Asm)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)