Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Ipal Dapur MBG Bumisari Cikidang diduga Tidak Memenuhi Standar BGN
Hukum Dan Kriminal

Ipal Dapur MBG Bumisari Cikidang diduga Tidak Memenuhi Standar BGN

13.34.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Instalasi pengolahan air limbah ( IPAL) merupakan persyaratan penting dalam pembangunan  makanan bergizi gratis (MBG).

Hasil informasi dari lapangan diduga  Dapur SPPG Bumisari Cikidang mencemari lahan warga, yang mana seharusnya limbah tersebut ditampung dalam suatu tempat setelah melalui proses filterisasi sehingga limbah tersebut kelihatan jernih.



Akan tetapi adanya paralon yang melintas di atas lahan warga dari pembuangan limbah tersebut kadang suka  mengalir ke lahan warga, hal tersebut sangat tidak diperbolehkan oleh BGN.

Menurut informasi Ipal Dapur MBG seharusnya menggunakan sistem  terpadu mencakup pengolahan fisika dan biologis dan kimia dari mulai bak pengendap serta proses filterisasi.

Tim dari media juga melakukan kroscek Kelapangan, dan benar adanya pipa dari belakang Dapur MBG diduga dari bak penampungan yang melintas dia atas lahan warga yang sekali-kali keluar dari vipa tersebut limbah yang jatuh nya ke lahan warga tersebut.

Menurut dari hasil konfirmasi ada berapa murid dari salah satu sekolah yang ada di wilayah Bumisari mengeluhkan adanya menu dari dapur MBG Bumisari Cikidang tercium bau menyengat. Yang paling menonjol  terutama dimenu sayuran ada rasa bau sabun juga telor tidak enak rasanya, papar nya. ( 20/06/2026)

Kejadian tersebut tepat nya di hari senin tanggal 17 Mei 2026, dan menurut informasi itu hampir di semua sekolah di wilayah Bumisari.

Ak - Tm

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)