Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Pemkot Jaktim Sosialisasikan SPMB
Pendidikan

Pemkot Jaktim Sosialisasikan SPMB

18.13.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) – Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto, membuka kegiatan Sinkronisasi Pendidikan, Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Sosialisasi Pemilahan Sampah, dan Roadshow FKKS Jakarta Timur, di Auditorium SMA Negeri Unggulan MH Thamrin, Selasa (9/6/2026). Kegiatan diikuti 200 peserta, terdiri dari Komite Sekolah, perwakilan Sudin Pendidikan Wilayah 2, serta kepala sekolah dari Kecamatan Cipayung dan Ciracas.

Mengusung tema, “Sinergi Komitmen Sekolah dan Pemerintah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan serta Mewujudkan Sekolah Unggul”, kegiatan dihadiri Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko, Camat Cipayung Diman, Camat Ciracas Panangaran Ritonga, Ketua Umum Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS), serta jajaran lurah dari Kecamatan Cipayung dan Ciracas.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota menyampaikan pentingnya transparansi dalam SPMB tahun ajaran 2026/2027. Menurutnya, pemahaman yang seragam antara sekolah, komite, dan orang tua sangat krusial agar proses penerimaan berjalan sesuai aturan.

“Saya mengajak kepala sekolah dan komite sekolah menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Lakukan sosialisasi secara masif, terbuka, dan mudah dipahami, khususnya mengenai jalur penerimaan, kuota, persyaratan, serta jadwal pendaftaran,” kata Kusmanto.

Selain pendidikan, Kusmanto juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan pemilahan sampah dari sumbernya. Ia menginstruksikan para kepala sekolah dan guru untuk mengedukasi murid agar memiliki kesadaran sejak dini.

"Kami meminta bantuan kepala sekolah dan guru untuk menyosialisasikan pentingnya memilah sampah kepada para murid, sehingga budaya pengelolaan sampah dapat tertanam sejak di bangku sekolah,” tutupnya. (diq)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)