Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Sinkronisasi Komite Dan Kepala Sekolah Saat SPMB
Pendidikan

Sinkronisasi Komite Dan Kepala Sekolah Saat SPMB

17.14.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) – Walikota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, membuka sinkronisasi Komite Sekolah  dan Kepala Sekolah, serta sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027, di SMK Negeri 26 Jakarta, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarra Timur, Kamis (11/6/26).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dan Ketua Umum Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Jakarta Timur Samsul Bahri, serta Camat Pulogadung Syafrudin Chandra, Camat Jatinegara Endang Kartika, dan Camat Matraman Muhammad Husnul Fauji, tiga wilayah yang masuk dalam sinkronisasi.

Walikota dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, berkeadilan.  Ia menyebutkan seluruh pendidikan harus berjalan seiring dan saling mendukung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Penyelenggaraan SPMB setiap tahunnya menjadi perhatian masyarakat karena proses penerimaan peserta didik baru merupakan pintu masuk bagi anak-anak untuk memperoleh hak pendidikan yang berkualitas. Karena itu, Walikota menegaskan, perlu adanya pemahaman yang sama antara pihak sekolah, komite sekolah, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan mengenai kebijakan mekanisme persyaratan  serta tahapan pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027.

“Saya mengajak seluruh kepala sekolah dan komite sekolah menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, lakukan sosialisasi secara masif, terbuka, dan mudah dipahami. Sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh terkait jalur pemenerimaan, kuota, persyaratan, jadwal dan mekanisme pendaftaran,” katanya. (diq)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)