Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Barikade Gus Dur Desak KPK Ambil Alih Kasus TPPU dan Korupsi Eks Jampidsus
Hukum

Barikade Gus Dur Desak KPK Ambil Alih Kasus TPPU dan Korupsi Eks Jampidsus

20.33.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Dalam rangka menjaga integritas penyidikan kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi eks Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febri Ardiansyah, Kejaksaan Agung diminta segera menyerahkan kasusnya ke Komsisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Barisan Kader Gus Dur (DPP Barikade Gus Dur), Pasang Haro Rajagukguk SH MH menyatakan, hal ini didasari perkembangan situasi dalam penanganan kasus tersebut.


"Sesuai dengan pasal 10a UU.No.19 Tahun 2019 tentang KPK setelah amandemen. Ini juga untuk menjawab aspirasi masyarakat agar penanganan kasus korupsi di kalangan oknum aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dapat berjalan dengan baik dan transparan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Senin 13 Juli 2026.

Menurutnya, jika diperlukan Presiden juga dapat segera bertindak karena negara ini sudah sangat rawan dengan perbuatan-perbuatan koruptif oleh oknum-oknum pejabat.

"Hampir tiap hari masyarakat dipertontonkan dengan berita-berita tentang korupsi. Dan sudah saatnya para pelaku korupsi dihukum seberat-beratnya seperti hukuman seumur hidup," tegasnya.

Pasang Haro juga menyarankan agar Undang-Undang (UU) Perampasan Asset segera diterbitkan. Menurutnya, jika UU terhambat dalam penerbitannya bila perlu Presiden menerbitkan Perppu Perampasan Asset.

"Gus Dur pernah berpesan suatu negara tidak akan hancur karena perbedaan dan bencana alam. Tapi negara akan hancur karena korupsi. Pesan ini tentu harus dimaknai secara mendalam sebagai wujud komitmen bangsa dalam memberantas korupsi," jelasnya.(Djutari)

Tags: Hukum
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)