Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Fajar, Kepsek SMAN 7 Kota Bekasi Alergi Kepada Wartawan, Kinerjanya Patut Dipertanyakan...
Pendidikan

Fajar, Kepsek SMAN 7 Kota Bekasi Alergi Kepada Wartawan, Kinerjanya Patut Dipertanyakan...

21.59.00
Share it:
Alergi ditemui insan pers

Bekasi,(MediaTOR Online) - Patut kita pertanyakan bila ada kepala sekolah di lingkungan  SMAN sangat sulit ditemui selama dia menjabat di sekolah tersebut. Ada apa hingga dia membentengi diri dengan stafnya agar tidak bisa ditemui dari tahun ke tahun. Apakah staf humas yang berdusta dengan alasan yang tidak jelas..? Atau pesan insan pers tidak disampaikan bahwa ada media yang mau konfirm? 

Atau memang sengaja berlindung atau membuat Humas jadi benteng yang ampuh agar terhindar dari wartawan untuk konfirm ?

Salah satu kepala sekolah SMAN di KCD Wilayah  3 yang sangat sulit ditemui itu bernama Fajar Heryadi T. Selaku Kepsek SMAN 7 Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejak dia memimpin sekolah itu beberapa tahun ini sangat sulit dan belum pernah bisa ditemui demi dan untuk publikasi kemajuan sekolah itu selaku hak publik untuk mengetahui. Fajar, seperti yang dituturkan Humasnya selalu sibuk dan butuh waktu untuk menunggu kesediaannya untuk dikonfirm tentang berbagai hal terutama tentang prestasinya selaku Kepsek.

Kepsek yang tertutup

Oleh insan pers Fajar dijuluki juga kepala sekolah yang tertutup dan alergi untuk ditemui. Lebih gampang menemui KCD atau Gubernur. walau ketika dia memimpin SMAN 3 Cikarang Utara, Kab Bekasi tidak demikian. Atau memang dia meneruskan tradisi di SMAN 3 bahwa menemui Kepsek cukup sebatas Humas. Untung Jawa Barat tidak demikian, bahwa menemui KDM cukup sebatas Humas di kantor gubernur di Bandung. Kadisdik dipandang perlu memberi teguran kepada Fajar demi keterbukaan informasi publik selaras amanat UU KIP dimana pengelolaan anggaran di SMAN 7 kota Bekasi patut diketahui rakyat sebab dana BOS Pusat dan BOP itu bersumber dari rakyat dan untuk rakyat. 

Purba.. **"***


Tags: Pendidikan
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)