Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Kinerja Munah Kepsek SMAN 1 Sukatani Dipertanyakan, Sangat Alergi Kepada Insan Pers Konon Kebal Hukum
Pendidikan

Kinerja Munah Kepsek SMAN 1 Sukatani Dipertanyakan, Sangat Alergi Kepada Insan Pers Konon Kebal Hukum

08.42.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Gubernur Jawa Barat belum tahu bahwa di Kabupaten Bekasi ada Kepala SMAN yang kebal hukum dan sangat alergi ditemui wartawan untuk konfirmasi terkait kemajuan sekolah. Munah Widiawati sejak menjabat di SMAN 1 Sukatani jarang masuk kerja, kalau pun ada susah ditemui untuk konfirmasi terkait mutu sekolah yang dia bina. Dia buat tameng pengganual para sekuriti dan humas. Munah bak ratu yang tak tersentuh oleh rakyat.

Kepsek SMAN 1 Sukatani

Kenapa kita bilang dia jarang masuk kerja? Setiap berkunjung ke sekolah itu tidak pernah ada, oleh stafnya dikatakan rapat di Dinas atau rapat di KCD.  Kalau kebetulan ada para staf itu mengatakan ibu lagi sibuk. Selanjutnya muncul humas yang tidak akomodatif bernama Jaji. Kalau ada yang perlu ke ibu kepsek, ya ke. Pak Jaji dulu, kata sekuriti merendah menyapa tamu 

          . Tak ada kemajuan

Bila amati amati sejak Munah memimpin sekolah ini tidak ada kemajuan yang signifikan dilakukannya. Jauh lebih hebat ketika Didi memimpin sekolah ini sekian tahun lalu. Patut juga kita pertanyakan penyaluran dana BOS Pusat dan BOP sekolah ini terutama menyangkut pemeliharaan sarana dan prasarananya. Saya akan kaji ulang seluruh anggaran sekolah ini, ujar Gudman Sitanggang. Bila ditemukan unsur korupsi akan saya lapor ke APH, tambah Sitanggang dengan serius. 

Purba.. ****


.

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)