Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Pemerintah Desa Tanjung Pakis Salurkan Bantuan Beras ke Tiap RT dan Dusun guna Ringankan Beban Warga

Pemerintah Desa Tanjung Pakis Salurkan Bantuan Beras ke Tiap RT dan Dusun guna Ringankan Beban Warga

14.03.00
Share it:

KARAWANG,(MediaTOR Online/) - Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang melaksanakan penyaluran bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat di wilayahnya pada Sabtu (12/9). Distribusi ini dilakukan secara bertahap melalui para kepala dusun (Kadus) dan pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mencegah kerumunan masal.

Langkah pelibatan aparatur dusun dan RT diambil agar proses verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi lebih akurat. Setiap warga yang berhak menerima mendapatkan jatah beras kemasan yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok harian di tengah situasi ekonomi saat ini.

Rk Rinta /kincay Desa Tanjung Pakis menyatakan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah desa, kepala dusun, hingga ketua RT menjadi kunci kelancaran program ini. "Kami mengandalkan pengurus RT dan Dusun karena mereka yang paling memahami kondisi riil warga di lapangan. Dengan begitu, diharapkan tidak ada warga yang berhak namun terlewatkan," ujarnya dalam keterangannya.

Proses pembagian yang terpantau di salah satu wilayah Dusun Bungin berjalan dengan tertib. Warga mendatangi titik pembagian di lingkungan RT masing-masing dengan membawa kupon serta identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP.Selain meringankan beban finansial masyarakat, program distribusi pangan ini juga menjadi momentum bagi Pemdes Tanjung Pakis untuk memperbarui data kemiskinan dan kesejahteraan warga di tingkat paling dasar. Pemerintah desa berkomitmen untuk terus mengawal program-program bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah agar dapat tersalurkan secara transparan dan akuntabel di Kecamatan Pakisjaya.

Sementara itu, Karyo, Kepala Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis, Karawang mengatakan sangat  berterimakasih kepada Pemerintah atas bantuan tersebut. "Bantuan  Bansos tersebut bagi masyarakat,  khususnya masyarakat Desa Tanjung Pakis sangat bermanfaat," ujarnya.

Terkait isu pungutan penyaluran Bansos beras yang beredar," Masyarakat sekarang sudah tidak bodoh lagi, bisa menilai mana cerita yang benar  mana yang tidak. Apalagi dikaitkan dengan momentum politik Pilkades,"tandas Karyo kepada MediaTOR di kantornya belum lama ini.

Pada kesempatan itu warga  berterimakasih kepada pihak pemdes Tanjung Pakis pakis  ( Harlan )

Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)