Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Samsat Jakarta Barat Kini Lebih Asri
Metropolitan

Samsat Jakarta Barat Kini Lebih Asri

14.40.00
Share it:
Jakarta, (MediaTOR) - Area taman kantor Samsat Jakarta Barat yang terletak di Jl. Daan Mogot Km 13 saat ini tengah dilakukan penataan agar masyarakat merasa nyaman ketika mengunjungi gedung berlantai tujuh ini. Penataan yang sedang berlangsung ini antara lain memperbaiki taman serta mengganti pohon yang mati dan direncanakan selesai akhir Februari mendatang. Demikian dikatakan Pamin STNK Samsat Jakarta Barat Iptu Yayat Supriyatno, mengutip pernyataan Kanit STNK Samsat Jakarta Barat AKP Argo Wiyono,SH,SIK.

   Lebih jauh dijelaskan,  penghijaun GO GREEN ini  dilaksanakan dalam rangka mensukseskan program Ditlantas Polda Metro Jaya untuk dapat memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak (WP) saat melakukan proses identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor.
 “Program Go Green menanam pohon sebenarnya sudah dilakukan, namun karena cuaca ekstrem dan dampak dari pemanasan global memang ada beberapa pohon yang mengering dan bahkan mati sehingga perlu dilakukan penanaman pohon segar”, ungkap Iptu Yayat Supriyatno.

   Mantan anggota Gegana Polda Metro Jaya ini juga mengatakan, dengan dilakukannya perbaikan serta menata kembali taman-taman yang ada agar elok dipandang sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. (Rizal)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)