Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Antisipasi Banjir, Tanggul Sungai Cibuaya/Cibogor Dinormalisasi
Daerah

Antisipasi Banjir, Tanggul Sungai Cibuaya/Cibogor Dinormalisasi

14.30.00
Share it:
Indramayu,(MediaTOR) - Banjir bandang yang merendam ratusan rumah warga tahun 2014 lalu di Desa Pengauban, Kecamatan Lelea menjadi trauma tersendiri bagi masyarakat sekitar yang bermukim di daerah aliran sungai Cibogor/Cibuaya. Namun kini masyarakat sekitar dapat bernafas lega setelah pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU Pera)  menunjuk Direktorat Jendral Sumber Daya Air melalui Balai Besar Sungai Cimanuk-Cisanggarung [BBWS] irigasi dan rawa I sedang mengerjakan proyek pembuat tanggul untuk mengatasi meluapnya sungai tersebut.
       Proyek yang dikerjakan oleh PT Taruna Karya Utama ini dananya bersumber dari APBN tahun 2015 yang mencapai Rp 5.062.750.000. Adapun pekerjaan tersebut terbagi dalam tiga paket pekerjaan yakni rehabilitasi jaringan irigasi D.I Rentang (saluran pembuang Cibuaya, saluran pembuang Cibogor, dan saluran pembuang penarikan), yang dua paket pekerjaan tersebut berupa normalisasi.
    Pelaksana kegiatan proyek Aak Fuadi,SE ketika ditemui disela-sela kegiatannya menjamin proyek ini dapat berjalan sesuai harapan warga. Karena bahan-bahan konstruksinya baik dan selalu mendapat pengawasan dari direksi BBWS .”Kami dalam mengerjakan proyek ini selalu mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam kontrak kerja, agar hasilnya dapat kita rasakan bersama. Sedangkan panjang tanggul ini sekitar 1 kilometer dengan ketinggian tanggul 170 cm, dengan pondasi bawah 1 meter,”terangnya.
    Aak menambahkan bahwa ketinggian tanggul dari bibir jalan berkisar 70 CM, adapun tebal plesteran 40 CM dan tebal banlist 15 CM. 
      Sementara itu, warga desa Pengauban, Idi (47 th) merasa bersyukur dengan adanya proyek pembuat tanggul ini.  “Mudah-mudahan tanggul yang dibuat, nantinya dapat menahan meluapnya sungai kalau kalau  terjadi banjir lagi,” harapnya.(akmal)
Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)