Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek LPBI NU Bekasi Adakan Aksi Sosial Bantuan Kemanusiaan
Bodetabek

LPBI NU Bekasi Adakan Aksi Sosial Bantuan Kemanusiaan

19.26.00
Share it:
Bekasi,(MediaTOR) - Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kabupaten Bekasi, Minggu, 24 April 2016, baru-baru ini kembali melakukan aksi sosialnya. Aksi sosial bantuan kemanusiaan tersebut dilaksanakan di RT 003/RW02, Dusun 1, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. 
Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI - NU) Kabupaten Bekasi, Y.Harun Al-Rasyid (kopiah putih) saat menyerahkan Bantuan Kemanusiaan secara simbolik kepada Ketua MWC NU Kecamatan Babelan Kyai Misbahul Munir (kopiah hitam). (Foto: Dok MediaTO
     Ketua LPBI NU Kabupaten Bekasi Y. Harun  Al Rasyid memaparkan bahwa aksi sosial ini, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan LPBI NU Kabupaten Bekasi. Sebagai salah satu program dari Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) dalam bentuk aksi sosial bantuan kemanusiaan. 
     Lebih lanjut, diungkapkan bahwa di tubuh Nahdlatul Ulama, LPBI ini adalah lembaga yang sebenarnya sudah lama ada. Bahkan telah sering melakukan kegiatan serupa namun baru disepakati saat Muktamar NU ke 32 di Makasar Tahun 2010. Saat Pasca Muktamar NU ke 33, Jombang Tahun 2015 barulah resmi dilembagakan sekaligus pembentukan pengurus pusat melalui SK. No. 19/A.II.04/09/2015. Karena itu pulalah LPBI NU Kabupaten Bekasi kali ini bersinergi dengan pengurus LPBI  NU yang berada di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pusat yang mengutus Anto dalam aksi sosial bersama ini. 
      Ketua LPBI NU Kabupaten Bekasi, yang juga merupakan wartawan SKU MediaTOR ini juga menjelaskan bahwa selain Anto, yang juga berperan penting dalam aksi sosial ini adalah Kyai Misbahul Munir, Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Babelan.”Saya berterimakasih sekali kepada beliau pak Kyai Misbahul Munir yang telah memfasilitasi aksi sosial ini disamping Bpk Yongpi yang menjadikan rumahnya sebagai Posko,” ujar Y. Harun  Al Rasyid. 
      Diterangkannya pula bahwa Bekasi ini begitu luas, bencana banjir terjadi dimana-mana dan permasalahan Penanggulangan Resiko Bencana hari ini, juga dilakukan di beberapa titik. Tidak hanya di Babelan ini saja, bahkan di tempat-tempat lain. Seperti Kecamatan Muaragembong juga terjadi bencana banjir yang cukup parah. “Itulah sebabnya saya diutus ke sini. Sedangkan Ketua PCNU Kabupaten Bekasi KH Drs Bagus Lukito turun ke Kecamatan Muaragembong. Dan setelah ini saya juga harus meluncur kesana,” imbuhnya lagi.(Y. HAR/Harlan

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)