Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Oknum Lurah Senang ‘Daun Muda’
Hukum Dan Kriminal

Oknum Lurah Senang ‘Daun Muda’

12.08.00
Share it:
Jakarta,(MediaTOR Online) - Sejak era reformasi, keran kebebasan terbuka lebar. Tragisnya, kebebasan dimaknai dengan merosotnya nilai-nilai moralitas. Etika yang terkandung dalam koridor aturan yang dibuat oleh negara, ternyata hanya sebatas di atas kertas.      
Bunga saat membuat pernyataan.....
     Degradasi moralitas tersebut, dapat terlihat dari makin maraknya tindakan
pelanggaran hukum. Baik praktik korupsi yang dilakukan secara berjamaah yang sudah merasuki semua anasir serta lembaga lembaga pemerintahan dan swasta, maupun tindak pidana lainnya.
    Ironisnya, momentum kebebasan tersebut ternyata malah disalahgunakan kaum adam dan hawa yang doyan bermain di ‘rumput tetangga’.
   Padahal koridor aturan sudah jelas diatur oleh negara, melalui KUHP pasal 284, UU Perkawinan No.1 th 1974, PP no.10/84, PP 45/90 hingga PP No.53/th 2010 yang mengatur perilaku pegawai negeri sipil (PNS) terkait etika PNS.
    Dari hasil investigasi Tim Morality Watch, di beberapa hotel/motel/penginapan di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor dan Cianjur dan sekitarnya membuktikanbahwa informasi dan laporan yang diperoleh selama ini mendekati fakta-fakta kebenaran.
   Dari temuan tersebut lebih dari 50 persen tamu yang ‘cek in’ adalah tamu yang berkaitan dengan pelepasan syahwat alias bermain di ‘rumput tetangga’.
   Tragisnya, saat dikonfirmasi oleh Tim Morality Watch, para ‘peselingkuh’ tersebut kerap berdalih melakukan perbuatan dikarenakan khilaf.
Gunakan mobil Dinas
     Dalam laporan yang masuk ke Redaksi SKM MediaTOR, dari Tim Morality Watch tersebut, dijelaskan bahwa oknum berinitial SH  bersama  pasangan lain jenisnya, sebut saja ‘Bunga’, pada hari Minggu, 26 Pebruari 2017 cek in di Hotel Sri Indrawati, kawasan Puncak, Bogor. Diduga Bapak berselingkuh atau berzina dengan wanita lain di luar isteri. menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik dinas Pemda DKI warna silver B. xxxx PQN. Cek in pkl.18.30. cek out pkl.19.30.
     Tragisnya, saat dikonfirmasi Sang  oknum, yang pejabat kelurahan di wilayah Jakarta Pusat terrsebut menyatakan khilaf. “Saya khilaf, Pak,” ujarnya kepada MediaTOR online belum lama ini.        

      Ditempat terpisah, Ketua LSM Eka Nusa Jon Musa Tobing, menyatakan, bila ada oknum PNS yang berbuat amoral harus dikenakan sanksi. “Sangat disayangkan bila masih ada prilaku oknum PNS yang memiliki jabatan, berbuat seperti itu. Ini jelas melanggar PP 53/2010. Harus ada tindakan, sanksi kepada yang bersangkutan. Apalagi menggunakan mobil dinas. Dan kami akan segera melaporkan dugaan perselingkuhan tersebut kepada Gubernur,” tandas Jon Musa Tobing. (Tim)
Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)