Pelabuhan Perusda Benua Taka Belum Diresmikan Sudah Beroperasi?

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.

Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.

Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.

Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.

Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.

Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.

Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.

Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)

Penajam,(MediaTOR Online) – Usaha di bidang pelayaran nampaknya memang cukup menjanjikan, sehingga banyak pihak yang tergiur terjun ke bisnis tersebut. Khususnya, terkait sarana pendukung kepelabuhanan. Akibatnya, tak jarang terjadi persaingan diantara sesama pelaku usaha.

Seperti halnya, keberadaan Pelabuhan Perusda Benua Taka di Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pelabuhan laut yang sudah beroperasi beberapa waktu lalu tersebut, ditengarai belum diresmikan tapi sudah operasional.

Beberapa sumber MediaTOR Online yang layak dipercaya mempertanyakan keberadaan dan operasionalisasi Pelabuhan tersebut. Utamanya, karena lokasi pelabuhan Perusda Benua Taka berada di kawasan hutan mangrove.

“Lokasi pelabuhan berada di kawasan hutan mangrove, apakah sudah ada Amdalnya. Apakah keberadaan pelabuhan tersebut untuk umum, bagaimana SOPnya. Terus sarana prasarana serta infrastrukturnya sudah layak, karena hal ini menyangkut keselamatan penumpang pengguna jasa kepelabuhanan. KSOPnya bagaimana?” ujar seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut namanya kepada MediaTOR Online, belum lama ini.

Dikatakan, dia tidak belum mengetahui kapan Pelabuhan Perusda Benua Taka diresmikan, namun tiba-tiba sudah operasional. “Pembayaran untuk pengguna jasa pelabuhan melalui apa dan siapa ?” imbuhnya.

Sementara itu, dari investigasi wartawan MediaTOR Online ke lokasi Pelabuhan Perusda Benua Taka di Penajam tidak terlihat kesibukan petugas pelabuhan. Ketika akan dikonfirmasikan ke pihak Kesyahbandaran tidak ada petugas, kantornya kosong.(Addin)