Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Program Wajib Belajar di Jakarta Masih Rentan Pungutan
Pendidikan

Program Wajib Belajar di Jakarta Masih Rentan Pungutan

19.23.00
Share it:
Jakarta,(MediaTOR Online) - Program wajib belajar di DKI Jakarta ditengarai masih rentan dengan pungutan-pungutan di luar ketentuan. Untuk mensiasati hal tersebut, banyak modus yang dilaukan oknum-oknum pendidik agar praktik pungutan dapat berjalan mulus.
    Seperti halnya yang diduga terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 24, Jakarta Timur. Pungutan tidak saja dilakukan kepada siswa baru (kelas VII), juga kelas VIII. Pungutan tersebut antara lain; untuk siswa non reguler  (Ma’had) per-siswa sebesar Rp.10 juta dengan uang sekolah sebesar Rp.900.000,- , untuk yang tidak lulus tes diterima dengan cara main belakang dengan pungutan antara Rp.3-Rp.5 juta, untuk siswa baru/kelas VII dipungut bayaran sebesar Rp.1.035.000 untuk program komite MTsN 24 yang diduga direkayasa, melalui komite madrasah. Untuk siswa kelas VIII yang sudah bayar uang komite pada saat kelas VIII tetap dipungut bayaran dengan jumlah yang sama yaitu Rp.1.035.000   
     Menurut Kepala MTsN 24 yang dihubungi BK membantah adanya pungutan-pungutan dimaksud. “ Yang ada jariyah untuk pengembangan program dan infrastruktur Ma’had Tarbiyatul Islamiyah,” ujar Dra. Mulyaningsih, MPd, Kepala MTsN 24 kepada wartawan, yang didampingi DR.H.Marwi Argasasmita,SH,S.Ip, MH, MM Ketua Komite dan Drs. H.Mushadik Noer, Ketua Bidang Bidang Ma’had.
     Sementara itu, DR.H.Marwi Argasasmita,SH,S.Ip, MH, MM Ketua Komite MTsN 24 menjelaskan bahwa uang sekolah sebesar Rp.900.000 adalah biaya syahriah bulanan para santri Ma’had Tarbiyatul Islamiyah. “Termasuk membiayai makan, laundry dan kebutuhan para santri,” ujarnya.
     Dikatakan, bahwa komite tidak mewajibkan orang tua siswa untuk menyumbang kegiatan tersebut sama rata dan semua didasari musyawarah mufakat dengan orang tua siswa. Namun ironisnya, dalam surat pemberitahuan kepada orang tua siswa kelas VIII Nomor:  B.004 KOMITE/MTs.09.24/HM 61/09/2017, tertanggal 25 September 2017, perihal persetujuan program komite tercantum besaran nilai sumbangan Rp.1.035.000,-.
   Secara terpisah, Kepala TU MTsN 24, Ibu Is menepis sinyalemen oknum Abdr, yang terlibat penerimaan siswa di luar prosedur. “Untuk tahun 2017, Abdr tidak dilibatkan sebagai panitia PPDB,” jelasnya.(ah)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)