Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Lahan Fasum Perum Pejuang Pratama Dijual Oknum Warga
Bodetabek

Lahan Fasum Perum Pejuang Pratama Dijual Oknum Warga

19.43.00
Share it:
Bekasi,(MediaTOR Online) - Menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 1 Oktober 2017, yang bertempat di Sekretariat Kantor RW.06 Perum Pejuang Pratama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Ketua RW.06 Suyanto berjanji akan menghadirkan Ahmad Firdaus selaku penjual lahan tanah yang terletak di wilayah RT.010. Pada pertemuan minggu berikutnya, Ketua RW mengundang Ketua RT.01 s/d RT.011 dan para tokoh masyarakat, khususnya warga RW.06 Perum Pejuang Pratama Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, pada tanggal 29 Oktober 2017. Namun, Ahmad Firdaus tidak hadir dikarenakan tidak bisa dikonfirmasi atau dihubungi. 
foto ilustrrasi  (ist.)
    Ada dugaan Ahmad Firdaus takut karena bersalah, seharusnya demi kebenaran Ahmad Firdaus harus hadir tidak usah takut. Biar pokok permasalahan terkait penjualan tanah Perumahan yang diperuntukan untuk kepentingan umum tersebut jelas. 
     Menurut warga kedatangan Lurah Pejuang Isnaini  ke kediaman Ketua RW.06 perlu dipertanyakan, seharusnya Lurah harus mengkonfirmasi warga RT.010 sebelum ke kediaman Ketua RW.06. Menurut Lurah ketidakhadiran Ahmad Firdaus, dikarenakan faktor psikologis mental untuk menghadiri rapat undangan pada tanggal 29 Oktober 2017, jam 19.30 WIB yang bertempat di sekretariat RW.06. Padahal hasil pemantauan warga RT.010 Ahmad Firdaus sering ke kediaman Ketua RW.06 Ada apa dibalik ini ? 
     Janji Ketua RW.06 Suyanto akan menghadirkan Ahmad Firdaus, untuk menyelesaikan pokok permasalahan terkait penjualan tanah perumahan yang diperuntukan untuk kepentingan umum tersebut hingga kini tidak terealisasi. Bahkan, Akta Notaris lahan tanah tersebut dibagi-bagikan ke warga RT.010 yang diduga kuat bodong. Bahkan Lurah Isnaini menyampaikan agar ditanah yang bermasalah tersebut jangan sampai ada bangunan yang berdiri sebelum ada yang menunjukkan surat-surat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
Dan Lurah berjanji akan menelusuri surat-surat tersebut ke pemerintah Kota Bekasi.(GN)
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

1 comments:

  1. Unknown8 November 2017 pukul 16.29

    Sebagai salah satu warga , saya menyesalkan kejadian seperti ini.
    Sudah lebih dari 21 tahun lahan tersebut di jadikan lapangan olahraga & serbaguna
    di nikmati, di jaga dan di pelihara oleh warga kususnya warga RT 10 & RT 08, terlebih
    lagi di kepempinan priode pengurus RW terdahulu tidak ada yg menjelaskan tentang
    jual beli lahan tersebut.
    Tapi kenapa, di priode kepemimpinan RW ini ada kabar dan data, bahwa ada pemilik lahan dan
    pemilik lahan ingin menggunakan lahan tersebut untuk di perjual belikan. Yang sangat di sayangkan warga di sekitar lahan tidak di ajak bermusyawarah, Padahal warga sudah lama
    mengurus dan menjaga lahan tersebut.
    apakah ada yg bermain di balik semua ini ??? Wallahu A'lam..

    BalasHapus

Langganan: Posting Komentar (Atom)