

Load More

 Trendy Right Now

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.

Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.

Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.

Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.

Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.

Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.

Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.

Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)

Home Nasional Gubernur Akpol Menyelenggarakan Tupdik Diksarmendipra IPDN Angkatan XXX TA 2019

Gubernur Akpol Menyelenggarakan Tupdik Diksarmendipra IPDN Angkatan XXX TA 2019

Mediator Online 16.27.00

Bandung,(MediaTOR Online) - Gubernur Akpol Irjen Pol Drs. Achmat Juri selesai menyelenggarakan Tupdik Diksarmendispra IPDN Angkatan XXX TA 2019, bertempat di lapangan Bhayangkara Akpol Semarang yang Penutupan Diksar Mendispra IPDN Angkatan XXX TA 2019. Bertindak sebagai Irup Rektor IPDN yang diwakili Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr Hyronimus Rowa, Rabu (9/10).

Hadir juga dalam acara tersebut; Wakil Rektor Bid Akademi Dr Yeti Mulyati, Dekan Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Dr Romli Arsyad, Wakil Dekan Bid Akademik Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Prof M. Ilham dan sejumlah kepala bagian di lingkungan IPDN. Juga dihadiri, Ketua Bhayangkari Cabang 04 Akpol dan pengurusnya, seluruh pejabat utama beserta istri, Kepala LPM serta seluruh pengasuh Capraja IPDN Angkatan XXX T.A 2019.

Sebanyak 1.608 Praja IPDN Angkatan XXX Resimen Satya Haprabu telah dinyatakan selesai menjalani pendidikan dasar di Akademi Kepolisian dan dikembalikan Ke Jatinangor.

Selepas Upacara para Praja IPDN menampilkan peragaan dan defile, selanjutnya dilepas secara simbolis oleh Gubernur Akademi Kepolisian.

Sementara itu, Gubernur Akpol mengungkapkan, sebanyak 1608 Capraja dididik di Akpol sampai selesai. Dibuka dan ditutup di Akpol Semarang selama 1 bulan dari 11 September sampai 9 Oktober 2019. “Mereka melaksanakan pendidikan Dasar Mental dan Disiplin sebelum perkuliahan di IPDN, selantnya dikembalikan ke IPDN,” ujarnya.

Gubernur Akpol menegaskan, ada 3 Aspek yang diberikan selama di Akpol:

1. Sikap perilaku (Iman dan Taqwa kepada Tuhan YME, disiplin, mental juang, cinta tanah air, dan kepribadian berkarakter lainnya)

2. Ketrampilan fisik, PUD, PBB, PENGHORMATAN, Beladiri, halang rintang, menembak dll.

3. Pengetahuan sebagai penyelenggara negara yang baik. (Red).

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)