Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Terkait Dugaan Kasus Status Akademik, Eka Wardhana Angkat Bicara
Bodetabek

Terkait Dugaan Kasus Status Akademik, Eka Wardhana Angkat Bicara

20.11.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR Online) - Maraknya pemberitaan yang dilakukan beberapa media online terhadap Eka Wardhana terkait soal status kesarjanaannya, dinilai tidak mendasar. Beberapa perwakilan dari Lembaga STSIP Syamsul Ulum, Sukabumi, merasa gerah serta terusik dengan adanya rumor serta berita miring tersebut.
Eka Wardhana melakukan klarifikasi isu miring tentang status  kesarjanaan yang bersangkutan melalui konferensi atau jumpa pers pada Senin siang tadi pukul 1200.wib, (9/12/19), di sekretariat  DPD Golkar, Kota Bogor, Jl.Cijurai No.13.
"Langkah awal yang akan dilakukan Eka Wardhana, dirinya merasa terusik dengan adanya salah satu pemberitaan Media Online. Hal ini, jelas akan saya laporkan ke Dewan Pers dan pihak Kepolisian, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang wartawan berinisial D," tandasnya.
     Menurut keterangan Pengacara Eka Wardhana, Herdiyan Nuryadin SH MH CLA,"Kami akan melakukan pelaporan terhadap Media Online Kupas Merdeka ini, dengan  wartawannya inisial D. Bahwa apa yang diberitakan di medianya itu menjadikan persepsi fitnah dan pencemaran nama baik. Dengan adanya kejadian ini kami akan laporkan pada pihak Dewan Pers dan pihak berwajib yakni Kepolisian. Sedangkan sudah ditegaskan oleh pihak Lembaga STISP Samsul Ulum bahwa Eka Wardhana sah secara hukum sebagai Alumni Mahasiswa Samsul Ulum. Kutipan Surat keterangan dari STISIP Syamsul ulum Sukabumi dengan No.201/B.10/STISIP-SU/XII/2019. 
    Dasar Hukum keabsahan Sarjana, Direktur Pembelajaran 124/E2.4/TU/2019. Sertifikasi Akreditasi BANPT Nomor.2719/SK/BAN-PT/Akreditasi/S/XI/2016. BAN-PT Ni.139/SK/BAN-PT/Akreditasi/S/IV/2015.Ujarnya kepada awak Media.
Sementara itu, Ketua DPD. Golkar. Tauhid G Tagor menyampaikan perihal apa yang terjadi pada  anggotanya dianggap sudah klear dan apabila ada unsur-unsur eksternal," Saya tegaskan perihal itu adalah pribadi Saudara Eka Wardhana. Biarlah pihak aparat hukum yang menyelidiki dugaan pemalsuan izasah tersebut, negara  kita negara hukum, biar proses permasalahan ini ditangani oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya bila masalah ini ada dugaan internal tentunya kami akan menyerahkannya pada DPP Golkar yaitu pada Dewan Etika, kami hanya mengajukan pelaporan saja sesuai dengan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Intinya,  DPD Golkar Kota Bogor tetap pada hukum azas praduga tak bersalah. Dan saya pun tidak ingin berandai-andai," kilah Tagor menutup pembicaraannya.(Amsir-Tim)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)