Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Bupati Sukabumi Melakukan Pembinaan dan Evaluasi Serikat Pekerja
Daerah

Bupati Sukabumi Melakukan Pembinaan dan Evaluasi Serikat Pekerja

20.22.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami menghadiri workshop program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui Pembinaan dan Evaluasi Serikat Pekerja bertempat di gedung BK3D Cibadak, Kamis (12/12).
Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi tersebut mengundang 300 orang peserta  dari Gabungan Anggota Serikat Pekerja Kabupaten Sukabumi.
Kadisnakertrans Dadang Budiman memaparkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini. Untuk meningkatkan etos kerja yang disiplin dan produktivitas kerja. Serta menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap profesi dalam pekerjaannya. 
"Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dalam melaksanakan profesinya dengan harapan mampu menumbuhkan disiplin, senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab, berperilaku baik serta memberikan contoh dalam lingkungannya," jelasnya.
Ditempat yang sama, Bupati Sukabumi dalam sambutannya mengatakan pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dan serikat pekerja harus bisa menjadi wadah bagi para pekerja. 
"Dalam sistem Pembangunan ketenagakerjaan dan keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh diakui mempunyai peran yang sangat penting dan strategis," ungkapnya.
Bupati menegaskan untuk mengurangi pengangguran, perlu mendorong terciptanya lapangan kerja secara terbuka. Melalui pembangunan SDM dan ketenagakerjaan serta pembinaan hubungan industrial yang harmonis.
"Hal tersebut dapat menciptakan ketenangan bekerja, peningkatan produktivitas yang memberikan efek positif bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
H. Marwan Hamami juga menjelaskan, Pemkab Sukabumi sangat berkepentingan untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Sehingga menciptakan multi player effect melalui tumbuhnya kegiatan ekonomi di masyarakat yang sehat dan prospektif.
"Dengan strategi itu, mudah-mudahan menjadi solusi  untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Sukabumi yang mencakup keberlangsungan dunia usaha nantinya," tuturnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Camat Cibadak Lesto Rosadi, Ketua Serikat Pekerja/buruh Kabupaten Sukabumi serta tamu undangan lainnya.
Harapannya semoga perekonomian di Sukabumi meningkat khususnya Kecamatan Cibadak.(Reporter: IRS)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)