Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Borderline Ekonomic Summit Twin Geopark Pongkor-Ciletuh
Bodetabek

Borderline Ekonomic Summit Twin Geopark Pongkor-Ciletuh

20.36.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Pemerintah Kabupaten Bogor inisiasi Sinergi Percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan. Denganmerancang program serta evaluasi kegiatan dalam bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan pariwisata. Sehingga investasi dapat hadir di 12 kabupaten/kota yang termasuk Borderline Economic Summit (BES).
Acara yang diselenggarakan di Royal Tulip, Gunung Geulis Resort and Golf Kabupaten Bogor tersebut  dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum, Kamis,(12/12/2019).
Sinergitas ini mengundang 15 Kepala Daerah yang terdiri dari tiga gubernur dan 12 walikota dan bupati. Mereka adalah Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten. Kemudian Walikota Bogor, Walikota Depok, Walikota Sukabumi,Walikota Tangerang Selatan, Walikota Bekasi, Bupati Bekasi, Bupati Tangerang, Bupati Cianjur, Bupati Sukabumi, Bupati Purwakarta, Bupati Karawang dan Bupati Lebak.
Selain para Kepala Daerah, hadir pula Menteri/Kepala Bapenas Suharso Manoarfa, perwakilan Kementerian PUPR, dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Barat.
Ada delapan isu strategis yang menjadi topik bahasan yaitu pembangunan Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak Dua, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul LRT, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api, pembangunan Jalan Khusus Tambang, pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh, penanganan DAS Kali Bekasi, penghubung Tol Cimanggis-Cibitung, serta pengendalian banjir di Kawasan Hulu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri yang hadir mewakili Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami, mengatakan bahwa dengan sinergitas dan kolaborasi yang dikemas melalui BES, dapat mendorong terwujudnya hubungan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan. Khususnya pada bidang ekonomi, sosial dan infrastruktur.
"Borderline Economic Summit ini bisa menjadi media promosi peluang dan potensi investasi bersama," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Sekda Kabupaten Sukabumi H, Iyos Somantri, bersama dengan Bupati Bogor Hj. Ade Yasin Menandatangani MOU Kerjasama Pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh disaksikan oleh para pemangku kebijakan dan masyarakat.(Reporter: IRS)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)