Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah GEROMBOLAN PENGUSAHA GALIAN TANAH SUKATANI SERANG RUMAH PEMRED RAJAWALI NEWS
Daerah

GEROMBOLAN PENGUSAHA GALIAN TANAH SUKATANI SERANG RUMAH PEMRED RAJAWALI NEWS

10.34.00
Share it:


Purwakarta,(MediaTOR  Online) - Gerombolan pengusaha galian liar, serang rumah Pimpinan Redaksi media Rajawali News Grup yang dipimpin oknum TNI berinisial  US yang diiringi oleh adiknya kandungnya bernama  Budi. Hal tersebut disaksikan oleh sejumlah warga setempat. Gerombolan pengusaha tanah merah yang menyerang rumah Pimred Rajawali juga dihadiri Kepala Desa Sukatani. Diantara gerombolan tersebut masing masing bernama Alex, anak mantan Kepala Desa Sukatani, Yono dan Haji Badru pengusaha tanah PT.Mandala yang cukup beringas. Termasuk Alex  yang bergaya preman tersebut siap untuk mengadu ke polisi. Hal tersebut dipersilahkan dengan Pimpinan Redaksi (Ali Sopyan. Hal tersebut di tunggu oleh Ali Sopyan. Lanjut, Ali Sopyan akan membeberkan galian tanah merah yang ada di Desa Sukatani, Bendul Menurut Ali Sopyan tanah tersebut dapat di pertanyakan ke pihak BPN Purwakarta.(rd)
Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)