Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor di Kecamatan Tajur Halang
Bodetabek

Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor di Kecamatan Tajur Halang

10.50.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Dalam Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor pada Persidangan III Tahun 2019-2020 dari Dapil VI, digelar di Aula Kantor Kecamatan Tajur Halang dengan dihadiri jajaran Muspika Tajur Halang serta para Kepala Desa maupun masyarakat.

Menurut Camat Tajur Halang Fikri Ikhsani, mengatakan pembangunan infrastruktur untuk tahun 2019 sudah terealisasi meskipun belum maksimal seluruhnya. Sedangkan untuk tahun 2020 dengan adanya Pandemi Covid-19 pembangunan fisik non fisik banyak yang tertunda dikarenakan defisit anggaran APBD yang dialokasikan untuk  penanganan Covid-19 sehingga pemangkasan anggaran di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diprioritaskan untuk penanggulangan terdampak Pandemi Covid -19.

“Bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat Kecamatan Tajurhalang yang terdiri dari 7 Desa, sudah terealisasi dari berbagai sumber. Bagi penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, sudah diperbaiki dengan berita acara pengalihan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Insya Allah semuanya terealisasi dengan merata,” tutur Fikri, di  Kantor Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Rabu (24/06/2020).

Lanjutnya, untuk tahun 2021 ada beberapa pembangunan diluar pagu anggaran Kecamatan Tajurhalang,  seperti pembangunan Jalan Kalisuren dan Jembatan Bely yang masih sementara.

“Pagu Indikatif Kecamatan Tajurhalang untuk tahun 2021 sebesar Rp. 13,5 milyar tidak mungkin dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang memang diluar pagu anggaran. Maka dengan hadirnya para Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil VI, semoga bisa merealisasikan aspirasi masyarakat Tajurhalang,” tutupnya pada Koran Mediator.(Reny)
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)