Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Atlet Disabilitas Se-Jawa Barat Akan Gelar Touring Bansos Gebyar Kemerdekaan
Bodetabek

Atlet Disabilitas Se-Jawa Barat Akan Gelar Touring Bansos Gebyar Kemerdekaan

19.41.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Dalam rangka  memeriahkan HUT RI ke-75, Nasional  Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat menggelar Touring Bansos Gebyar Kemerdekaan yang akan digelar dua hari, 18-19 Agustus 2020.


Sesuai dengan tema acara, para peserta yang merupakan para atlet disabilitas dari semua Pengcab Se-Jawa Barat ini akan touring menggunakan motor roda tiga, motor roda dua dan mobil yang dilepas Gubernur Jawa Barat,Ridwan Kamil di Gedung Pakuan Kota Bandung dan finish di GOR Pajajaran Kota Bogor.


"Ada sekitar 80 motor roda tiga, 20 motor roda dua, 15 mobil. Panitia juga menyiapkan dua ambulans dan truk pengangkut TNI untuk mengantisipasi jika ada motor yang rusak di tengah jalan," ujar Ketua NPCI Kota Bogor, Kusnandar Bram usai melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di Posko Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor, Jalan Pajajaran, Selasa (11/8/2020).


Kusnandar mengatakan, audiensi NPCI Kota Bogor selain untuk meminta izin terkait acara kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor juga meminta Dedie Rachim berkenan hadir di acara untuk menyerahkan bantuan sembako kepada disabilitas. 


Ia menjelaskan, pemberian bantuan sembako akan digelar di tiga titik posko dalam perjalanan touring. Titik posko pertama di Rajamandala, Posko kedua di Cianjur dan Posko ketiga di GOR Pajajaran.


"Sesampainya di Kota Bogor, perwakilan NPCI akan ke Istana Bogor terlebih dahulu bertemu Presiden untuk mengucapkan terima kasih kepada presiden atas diterbitkannya Komite  Nasional Disabilitas. Sementara peserta lainnya langsung ke GOR untuk menerima bantuan sembako," kata Kusnandar.


Kusnandar menuturkan, dengan terbitnya Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan sudah dibentuknya KND Pusat menjadi angin segar bagi disabilitas untuk memperoleh hak-hak yang sama dengan non disabilitas. Mulai persamaan dalam bidang pendidikan, sosial dan tentunya olahraga. 


Pasalnya, selama ini atlet disabilitas masih memakai fasilitas penunjang olahraga dengan standar non disabilitas, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang masih belum ramah disabilitas.


"Kami harap atlet disabilitas dan para disabilitas di Kota Bogor bisa mendapatkan akses-akses atau fasilitas yang ramah disabilitas," katanya. (Pa. Cik)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)