Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Implementasi Instruksi Presiden, Kapolda Gandeng Tokoh Masyarakat dan Pemuda
Metropolitan

Implementasi Instruksi Presiden, Kapolda Gandeng Tokoh Masyarakat dan Pemuda

08.03.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) -Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs Nana Sudjana dan Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman melaksanakan penerapan pendisiplinan protokol kesehatan berbasis Komunitas di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pudat, Jum’at (11/9/2020)

Kegiatan itu juga disertai pemberian bansos berupa sembako dan masker sebanyak 2.000 secara gratis.

Kapolda Nana secara simbolis  menyerahkan Rompi Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 kepada perwakilan tokoh masyarakat di Tanah Abang. Acara penyerahan itu diterima oleh perwakilan sebanyak 4 orang dari masing-masing tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat.


Nana mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai implementasi dari instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan penyebaran Virus Covid – 19, katanya.

Presiden, lanjut Nana sudah menginstruksikan melalui Instruksi Presiden Nomor 6/2020, Polda dan Kodam Jaya selaku Satgas agar menegakkan protokol kesehatan. Perkembangan kasus Covid-19 di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih cukup tinggi, khususnya wilayah DKI Jakarta masih berisiko tinggi dengan penyebaran virus Corona ini, tandasnya.


Ditambahkan, Polda Metro Jaya bersama jajaran Kodam Jaya melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menekan angka kasus salah satunya lewat sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan yaitu 3 M Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak dan hindari kerumunan demi memutus rantai Covid -19, pungkasnya (Wan)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)