Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah ULP PLN Cibadak : Lakukan Upaya Perbaikan Kelistrikan Warga RT. 27 RW. 11 Desa Sundawenang Parungkuda.
Daerah

ULP PLN Cibadak : Lakukan Upaya Perbaikan Kelistrikan Warga RT. 27 RW. 11 Desa Sundawenang Parungkuda.

19.39.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Unit Layanan Pelanggan PLN Cibadak, akan segera melakukan upaya perbaikannya, pemeliharan dan perluasan jaringan listrik di wilayah ke RT.27 RW. 11 desa sundawenang kecamatan Parungkuda, setelah menerima  keluhan warga Selasa, 1/8 terkait trouble kelistrikan. 


Manager ULP PLN Cibadak turun langsung melakukan observasi lapangan Rabu, 2/8. Perbaikan, pemeliharaan, dan perluasan jaringan ini akan dilakukan ULP Cibadak dalam waktu dekat. 

Penanggulangan masalah kelistrikan diantaranya perbaikannya jaringan listrik yang semrawut, dan penanaman tiang pada beberapa area di RT. 27 RW. 11.

Kata, Yuniar Tri Haryadi Manager Unit I Layanan Pelanggan (ULP) Cibadak, “kami menyampaikan permohonan maaf kepada warga terkait layanan yang kurang memuaskan, dan meminta melakukan kerjasama untuk pelayanan yang lebih baik kedepannya. “

Warga mengeluhkan, arus listrik tidak stabil, dan banyak sambungan kabel yang rawan kebakaran karena tidak memperhatikan keselamatan. “kabel sambungan aliran kerumah warga terjadi kebocoran dikarenakan sambungan yang tidak rapi serta terdapat lebih dari 3 hingga 5 sambungan pada kabel yang sama, pada jam 17:00 sampai 21:00 arus selalu tidak stabil, saat memasak nasi baru matang setelah 2 jam, jetpum, TV tidak berfugsi.” Ungkap Atok. 

 Terkait perluasan Jaringan , Manager ULP Cibadak ini menyampaikan, “segera ajukan warga yang belum memiliki sambungan baru, sehingga proses pemasangan Tiang baru dapat terealisasi dengan cepat. ( Has/ Dang  )


Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)