Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek MENANG PTUN, KADES JEJEN SIAP LANJUTKAN PEMDES
Bodetabek

MENANG PTUN, KADES JEJEN SIAP LANJUTKAN PEMDES

19.45.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Setelah tertunda selama sembilan bulan karena mengikuti persidangan gugatan hasil Pemilihan Kepala Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. kini Kapala Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jejen,  siap melanjutkan program pembangunan pengembangan desa (Pemdes), setelah majelis hakim PTUN Bandung menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan pemohon terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cadas Ngampar, yang berlangsung beberapa waktu lalu.


 


“Alhamdulillah setelah sembilan bulan kami non aktif sebagai Kepala Desa Cadas Ngampar, kini setelah PTUN Bandung pada tanggal 10 September 2020 menyatakan menolak seluruh gugatan pemohon, maka saya kembali aktif sebagai Kepala Desa dan siap untuk melanjutkan pembangunan desa yang sudah diprogramkan” kata Jejen  


 


Menurtut Jejen, “Sebenarnya  saya hanya turut tergugat saja, karena yang digugat pemohon itu adalah Bupati Bogor, ibu Ade Yasin. Beliau digugat  karena sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan pelantikkan saya sebagai Kepala Desa Cadas Ngampar“ ucap kades yang sudah tiga kali memimpin Cadas Ngampar itu.


 


“PTUN Bandung memolak seluruh gugatan yang  diajukan pemohon,  pertama, pemohon memohon agar Bupati Bogor mencabut SK saya selaku Kepala Desa Cadas Ngampar. Kedua pemohon memohon agar Bupati Bogor, segera melantik  dirinya sebagai Kepala Desa Cadas Ngampar menggantikan saya dan ketiga pemohon mengajukan agar seluruh biaya persidangan menjadi tanggug jawab saya. Namun  demikian semua gugatan itu ditolak majelis hakim PTUN Bandung, sehingga saya dianggap memenangkan  persidangan ini” tegas Jejen


 


Dengan kemenngan  ini, ujar Jejen, saya berhak untuk kembali menyandang jabatan sebagai Kepala Desa Cadas Ngampar Kabupaten Bogor dan melanjutkan program pembangunan desa sesuai dengan program yang sudah saya buat bersama masyarakat Cadas Ngampar. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masuyrakat desa Cadas Ngampar yang sudah memberikan suport kepada saya” ucapnya. (Pa. Cik)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)