Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Polsek Tambora Bersama Tiga Pilar Gencar Operasi Yustisi Pemakaian Masker
Hukum

Polsek Tambora Bersama Tiga Pilar Gencar Operasi Yustisi Pemakaian Masker

18.03.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Polsek Tambora  bersama Tiga Pilar melaksanakan Giat Edukasi dan Pendisiplinan Masyarakat menggunakan Masker dalam rangka mencegah penularan Covid 19 di Kecamatan Tambora, kembali gencar dilakukan dengan melakukan Operasi Yustisi.


Pada Rabu (23/9/2020) Operasi Yustisi di fokuskan di Jl KH Moh Mansyur RW Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.


Pada kegiatan hari ini tampak hadir Kapolsek Tambora Kompol Moh Faruk Rozi SH SIK Msi,  Camat Tambora Bambang Sutarna, Danramil 02 Tambora Kapten Arja sutsisna, Lurah Tambora Bambang  dan, Kepala Sektor Damkar Kecamatan Tambora Syarifudin.

Pelaksanaan Operasi Yustisi dipimpin Kapolsek Tambora Kompol Moh Faruk Rozi menurunkan personil gabungan,  terdiri dari TNI 4 personil, Polsek 16  personil, Satpol PP 25 personil, Damkar  4  personil, Dishub 5  personil, FKDM   7 personil, LMK 7 personil serta staff kelurahan  6 personil.


Kegiatan Operasi Yustisia ini dilaksanakan dengan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Agar dapat bekerja sama dan ikut serta mengantisipasi penyebaran pandemi covid-19 dengan mematuhi kebijakan pemerintah dengan mengikuti Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru dengan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak).


Kapolsek Tambora pada kesempatan itu memberikan arahan kepada semua unsur yang terlibat untuk tegas melaksanakan penindakan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker.


“Dikarenakan tahap sosialisasi PSBB Ketat telah dilaksanakan selama 3 hari. Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan menurunkan penularan penyebaran covid-19,” terang Kompol Moh Faruk. (Wwn)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)