Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek PKL Dibeking Oknum Membandel Bakal Digusur
Bodetabek

PKL Dibeking Oknum Membandel Bakal Digusur

11.45.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) -Diperkirakan lebih kurang 113 lapak  Pedagang Kaki  Lima (PKL) yang menempati sepanjang  trotoar Jalan Malabar, Kelurahan Tegalega, Bogor Tengah, akan segera ditertibkan batas akhir 1 November Tahun 2020 mendatang. Mereka akan direlokasi ke Taman Tuyul, kalau membandel digusur.


"Hasil kesepakatan, dengan para PKL batas akhir 1 November 2020 telah kosong. Apabila dalam  kesepakatan itu dilanggar tim penertib Pemkot Bogor akan segera mengambil langkah penggusuran," kata Sekcam Bogor tengah Irman Khairudin pada wartawan Jumat (9/10/2020) siang.


Dia menegaskan, para wakil rakyat telah datang kelokasi bersama wakil Walikota Dedie A Rachim. Untuk memastikan lokasi yang akan dikosongkan. Karena umumnya para PKL cukup lama berjualan diatas trotoar dan drainase tak terawat.


Menurutnya, ditengah cuaca ekstrem jalan Malabar acapkali terjadi banjir dan tumpah ke rumah penduduk. Hasil monitoring, disebabkan drainasenya kurang berfungsi, setelah para PKL berjualan diatas trotoar. Ketika musim hujan tiba, air hujan tumpah kejalan setinggi 20 Cm dan telah lama dikeluhkan warga. 


"Atas kesepakatan itu, para PKL mau tak mau akan direlokasi di taman Tuyul sesuai kesepakatan bersama. Setelah bersih Pemkot Bogor akan segera memperbaiki drainase untuk mengurangi air hujan tumpah ke jalan," kata Irman.


Sementara, Seklur Kelurahan Babakan Iyan Sopian mengatakan, kebanyakan PKL yang memadati trotoar dan berjualan diatas drainase umumnya menempati wilayah Kelurahan Tegalega. Karena perbatasan kedua kelurahan dipisahkan oleh jalan Malabar.


"Setahu saya yang akan segera ditertibkan, para PKL yang menempati trotoar yang ada diwilayah Kelurahan Tegalega dan PKL yang berada di Kelurahan Babakan akan menyusul," kata  Iyan.


Informasi yang dihimpun, para  PKL yang menempati jalan Malabar, tersiar kabar telah dikoordinir oleh oknum tertentu. Informasi yang dapat dipercaya menggatakan,  beberapa PKL kami  setor sebagai  uang sewa lapak  sebesar Rp 13 juta pertahun. 


Oknum tersebut disebutkan, sekaligus sebagai body guard, agar tak ditertibkan Pemkot Bogor. Dia Berjanji akan  mampu menghalau tim penertib dari Pemkot Bogor.(Pa. Cik)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)