Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional MUI Desak Pemerintah Tarik Duta Besar dan Boikot Produk Prancis
Nasional

MUI Desak Pemerintah Tarik Duta Besar dan Boikot Produk Prancis

17.22.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) -Demi terjalin hubungan antara Ummat Islam di Dunia apa yang dilakukan Presiden Prancis Emmanuel Marcon, sangat menyinggung perasan Umat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) rilis meminta umat Islam memboikot semua produk Prancis. Hingga Presiden Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam. Rilis MUI yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Anwar Abbas dan Wakil Ketua Umum Muhyiddin Junaidi, Jumat (30/10/2020).


MUI menilai Macron tak menggubris peringatan umat Islam sedunia. MUI menganggap Macron berlaku angkuh dan sombong. Namun MUI memuji sikap kelompok pejunjung tinggi kebebasan berekspresi. Meski demikian MUI menyebut  kebebasan berekspresi ala Macron bersifat egoistik.


"Presiden Emmanuel Macron hanya memperhatikan kepentingannya saja dan tidak peduli kepada kepentingan pihak lain dan masyarakat dunia yakni  umat Islam yang jumlahnya lebih ari 1,9 miliar di muka bumi ini," Dalam Rilis yang disampaikan tulis MUI bernomor Kep-1823/DP-MUI/x/2020 ini.


"Semua produk yang berasal dari  Prancis untuk baikot dan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat tekanan sebagai peringatan keras terhadap Pemerintah Prancis," dalam rilisnya.


MUI menyarankan untuk sementara waktu, segera menarik Duta Besar Republik Indonesia di Paris hingga Presiden Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf pada Ummat Islam se-Dunia. 


Dijelaskan, MUI tidak mencari musuh, karena umat Islam punya harga diri. MUI juga meminta penghentian penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, junjungan umat Islam.


"Menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Besar Muhammad SAW termasuk pembuatan karikatur dan ucapan kebencian dengan alasan apa pun juga," kata MUI.


MUI mendukung sikap Organisasi Konferensi Islam (OKI) seperti Turki, Qatar, Kuwait, Pakistan, dan Banglades yang telah memboikot produk Prancis. MUI mendesak mahkamah Uni Eropa untuk segera menindak dan menghukum Prancis atas penghinaan Macron terhadap Rosululloh.


"Diimbau agar semua khatib/da'i/mubaligh/asatidz menyampaikan pesan materi Khutbah Jum'at untuk mengecam dan menolak terhadap penghinaan atas diri Rasulullah Muhammad SAW," tulis MUI lagi.


Pemerintah Indonesia telah menyampaikan sikap dan menyoal pernyataan Macron. (Pa. Cik)

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)