Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Dadang Darajat: Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Jaling Sudah Terealisasi
Bodetabek

Dadang Darajat: Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Jaling Sudah Terealisasi

18.44.00
Share it:
Babakan Madang,Bogor,(MediaTOR Online) - Untuk pemilihan kepala desa (Pilkades) dimana pengambilan nomor urut pada calon Kepala Desa Babakan Madang di Desa Cipambuan telah diselenggarakan Muspika Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sabtu (12/12/2020).

Menurut Calon Kepala Desa Cipambuan Dadang Darajat, menyatakan misi dan visi pada tahun 2014-2020, yaitu hanya melanjutkan pembangunan saja. Dijelaskannya, untuk meningkatkan jalan lingkungan (jaling).

“Sebenarnya, no 1 maupun no 2 itu baik. Tapi yang terbaik no 1 dan Insya Allah saya siap melanjutkan. Saya akan berkoordinasi dengan tim-tim di lapangan. Dadang Darajat, No 1 Yes. Memperbanyak pemperdayaan kemasyarakatan karena semakin kedepan mungkin dana desa (DD) meningkat  dan jalan lingkungan (jaling) sudah terealisasikan,” ungkap Dadang.  

Sementara, Camat Babakan Madang Cecep Imam Nagarasi, mengatakan dalam kegiatan penentuan pada nomor urut calon Kepala Desa Cipambuan, tampak antusias disambut warga serta berlangsung dengan kondusif.

“Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) sudah memenuhi tahapan dengan protokol kesehatan (PROKES),” katanya. 

Ia menambahkan, “Dalam pemilihan kepala desa tahun ini, tidak diijinkan untuk kampanye melebihi masa 50 orang, karena menurut Permendagri Nomor 72 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES),” 

“Untuk jumlah TPS akan ditambah, karena kapasitas di TPS, tidak boleh melebihi angka 500 orang,” terangnya. 

“Insya allah pemilihan kepala desa di Kecamatan Babakan Madang akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dengan protokol kesehatan (PROKES),” pungkasnya. (Reny)
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)