Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Kel. Tirtajaya Gelar Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat Untuk Berdaya Guna
Bodetabek

Kel. Tirtajaya Gelar Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat Untuk Berdaya Guna

21.19.00
Share it:
Depok,(MediaTOR Online) - Sebagai aspirasi masyarakat dimana Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) diselenggarakan untuk tingkat Kelurahan, yaitu Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Hal ini merupakan bentuk berbagai perbedaan, pemikiran dalam membangun daya guna yang dilakukan dari hasil aspirasi dengan meningkatkan adanya pemberdayaan masyarakat tersebut, Senin (18/01/2021).

Menurut Lurah Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok M. Imron, mengatakan untuk melibatkan dari unsur dinas-dinas terkait dimana masyarakat lebih berdaya guna yang sesuai dengan program pemerintah Kota Depok.

“Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memakai atau menggunakan masker wajib baik di komunitas maupun kegiatan-kegiatan keagamaan dengan melalui protokol kesehatan (prokes-red) yang sudah ditentukan oleh pemerintah (Pemkot) Kota Depok,” ujar Imron pada sejumlah wartawan.
Lebih jauh dikatakannya, dengan Tiga Pilar dalam bersinergi menjaga dan mengamankan serta melibatkan berbagai unsur tokoh masyarakat, tokoh agama maupun pemerintah.

“Melalui UMKM ini untuk lebih berinovasi dalam pengembangan pada menu-menu kuliner serta pengajuan permohonan koperasi,” terangnya.

Sementara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Depok H. Supariyono dalam sambutannya, menyatakan untuk melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) berbeda dari sebelumnya, yaitu dihantui ketidakpastian, namun bukan berarti perencanaan tidak berhasil .

“Dinas meletakkan anggaran belanja harusnya banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan, namun tidak bisa terealisasi. Menurut program vaksinasi ini sukses, kita baru akan mengakhiri pada pertengahan 2021. Sementara di media sosial (medsos) pasti banyak pro dan kontra sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Pajak (PAD) dengan di tutupnya restoran-restoran, maka akan berkurang sangat jauh,” jelas Supariyono. (Reny)
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)