Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Lonjakan Penumpang Di terminal Kalideres Diprediksi Sebelum 6 Mei 2021
Metropolitan

Lonjakan Penumpang Di terminal Kalideres Diprediksi Sebelum 6 Mei 2021

20.54.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Adanya Larangan mudik mulai Tanggal 6 Mei,Kepala Terminal Bus Kalideres, Revi Zulkarnaen menyampaikan," Bahwa diprediksi akan terjadi lonjakan pemudik pada tanggal 1 – 5 Mei 2021.

“Larangan mudik itu mulai diberlakukan 6 Mei, jadi kemungkinan akan terjadi peningkatan penumpang pada 1 – 5 Mei,” Kata Revi saat di temui awak media di kantornya. Rabu (21/04/2021)

"Revi menjelaskan, biasanya kebanyakan para penumpang yang berangkat dari terminal kalideres tujuannya wilayah Padang, Lampung dan Jawa Tengah." Kata Revi. 

"Menurutnya, penumpang yang hendak pulang kampung diperkirakan yang sudah mendapatkan gaji di awal bulan, sehingga mereka memilih pulang kampung sebelum tiba waktu yang dilarang.

“Walaupun sebelum 6 Mei tidak ada larangan mudik. Tetapi kami terus melakukan sosialisasi larangan mudik Lebaran tahun 2021 kepada pengurus perusahaan otobus (PO) Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan calon penumpang,” ucapnya.

"Lebih lanjut Revi juga menjelaskan sosialisasi ini dilakukan sesuai Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1441 Hijriah.

“Kami sudah sosialisasikan peniadaan arus mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021, untuk mencegah penularan Covid-19 kepada pengurus PO Bus maupun kepada para penumpang. Sejauh ini mereka paham dan bisa menerima,” ungkapnya.

Meski demikian, sambung Revi, pihaknya masih menunggu aturan lebih lanjut terkait peniadaan mudik Lebaran tahun ini dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

“Sejauh ini memasuki bulan ramadhan jumlah penumpang masih sepi dan belum ada lonjakan secara signifikan. Namun aktivitas di terminal sejauh ini masih berjalan normal,” bebernya.

Ditambahkan Revi, belum lagi selama masa pandemi Covid-19 jumlah penumpang di terminal makin berkurang, jauh dibandingkan sebelum pandemi.

“Selain mensosialisasikan larangan mudik Lebaran, kami juga rutin melakukan pemeriksaan kelaikan bus seperti kondisi ban, rem, lampu, ketersediaan palu pemecah kaca, hand sanitizer, bagikan masker dalam bus dan lain-lainnya,” Tutup Revi. (wwn)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)