Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Oknum Pejabat Diduga Jual Lahan Titisara 10 Desa di Bekasi
Hukum Dan Kriminal

Oknum Pejabat Diduga Jual Lahan Titisara 10 Desa di Bekasi

11.33.00
Share it:

            Ali Sopyan, Divisi DPP WRC

Bekasi,(MediaTOR Online) - Ratusan hektar tanah titisara atau tanah TKD milik 10 desa di Kabupaten Bekasi diduga habis dijual oknum pejabat setempat. Hingga kini terkesan tidak ada pengusutan terhadap penggelapan aset negara tersebut.

Pasalnya, kasus ini sudah mencuat beberapa tahun silam namun hilang bak ditelan bumi. Kasus tersebut sudah pernah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Ironisnya, kasus tanah TKD Bekasi yang habis dibuat bancakan oleh oknum-oknum pejabat tersebut hingga di era Presiden Joko Widodo tidak kunjung sampai di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi.

"Sementara gerombolan sIndikat mafia penjual tanah TKD masih berkeliaran belum berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum wilayah Kabupaten. Bekasi," ujar Ali Sopyan Divisi DPP Watch Relation of Corruption yang berhasil diwawancarai oleh sejumlah awak media. Dengan tegas, Ali mengatakan akan terus memburu kasus raibnya ratusan hektar Tanah TKD yg berada di sepuluh desa adalah bagian aset Pemkab Bekasi. Seperti Tanah TKD di Desa Setia Mekar dan Desa Sri Amur Kecamatan Tambun Utara. TKD di dua desa tersebut sudah dibuat bancakan oleh gerombolan mafia tanah TKD. Diduga keras pihak dinas bagian pencatat aset Pemkab Bekasi ikut terlibat dengan raibnya ratusan hektar tanah TKD yang sudah banyak dikuasai oleh pihak swasta (pengembang).

Diminta pihak jajaran Polda Metro Jaya dapat bertindak cepat untuk menyikapi kasus raibnya tanah TKD aset milik Pemda Kabupaten Bekasi, tandas Ali Sopyan.

Lanjutnya pula, hal ini pihaknya akan melaporkan kasus tersebut secara resmi ke pihak Dirkrimsus Polda Metro Jaya sesuai data-data yang ada padanya. Team V Pemburu Fakta Rajawali news Grup pun siap bergabung dengan WRC. Untuk menelusuri tanah TKD yang terletak di 10 desa lainnya pungkas Ali Sopyan.(Tas)











Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)