Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Selisih Paham BPPKB dengan PBB Diakhiri dengan Perdamaian
Metropolitan

Selisih Paham BPPKB dengan PBB Diakhiri dengan Perdamaian

15.22.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Adanya gesekan atau selisih paham antara Ormas Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten dengan Ormas Pemuda Batak Bersatu (PBB) beberapa waktu lalu, kini telah diselesaikan dengan perdamaian.

Pihak PAC PBB Jatisampurna, Kota Bekasi telah mencabut laporannya di Polres Metro Jakarta Timur. Pengurus PAC PBB semula sempat membuat laporan ke aparat, terkait selisih paham diantara kedua Ormas tersebut.

Dengan berakhirnya permasalahan tersebut, pengurus PBB PAC Jatisampurna, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan persoalan. Khususnya kepada jajaran DPP PBB,, DPD DKI, DPC DKI, PAC Cipayung, PAC Ciracas. Juga kepada jajaran DPD Jawa Barat, DPC Kota Bekasi dan DPC Kabupaten Bekasi serta seluruh PAC PBB di Kota Bekasi.




"Kami; Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan seluruh jajaran PAC Jatisampurna mengucapkan terimakasih, telah membatu kami dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi kepada anggota kami dengan ormas BPPKB Banten. Dan permasalahan ini sudah diselesaikan secara musyawarah dan perdamaian kepada  ormas BPPKB Banten dan sudah mencabut laporan kita di Polres Jakarta Timur. Kami keluarga besar PBB PAC Jatisampurna sangat bangga dengan kerjasama selurh rekan-rekan juang PBB yang ada di seluruh DKI dan Jawa Barat dan seluruh Indonesia, kami juga sangat mengapresiasi kepada Ketua DPC Kota Bekasi dan jajarannya yang sangat berperanserta membantu untuk menyelesaikan permasalah hukum yang terjadi kepada angota kami yang berselisih paham kepada angota ormas BPPKB Banten di Polres Jakarta Timur. Semoga PBB jaya selalu, satu rasa, satu jiwa NKRI harga mati," ujar Hasudungan Siagian SH kepada MediaTOR di ruang kerjanya baru-baru ini.(SH)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)