Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek 47 Pelanggar Ops Yustisi Diberikan Edukasi Dan Kedisiplinan Menggunakan Masker
Bodetabek

47 Pelanggar Ops Yustisi Diberikan Edukasi Dan Kedisiplinan Menggunakan Masker

16.48.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) -Tiga Pilar Kecamatan Tambora gencar melaksanakan operasi yustisi untuk menggunakan masker dan menjaga jarak didalam kendaraan bermotor dalam rangka menekan sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 jumat (7/5/2021).

Usai apel kesiapan dipimpin Kapolsek Tambora Kompol M.Faruk Rozi, 24 personil gabungan dari, Polsek Tambora, Waka Polsek Akp Risris Priyatna SH, MH, Satpol PP J.Situmorang, Damkar Ahmad Sarbini dan Dishub Edi Kapolsubsektor Jembatan lima Iptu Suparsono, Kapolsubtor Ketapang Iptu Bambang Gunaedi Sabhara Aiptu Purwanta. menyisir pejalan kaki dan pengendara yang tidak menggunakan masker di Jalan Jembatan Dua Jl PTB.Angke Kel Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Petugas gabungan mendapati 47 Orang Pelanggar tidak menggunakan masker dengan di Sanksi sosial 44 orang dan Sanksi Adm 3 orang, sanksi sosial yg di terapkan kepada 44 orang pelaggar dalam bentuk menyapu dan sanksi administrasi 3 orang keseluruhan total rp 300.000.



Kapolsek Tambora Kompol M. Faruk Rozi SH SIK MSI didampingi Waka AKP Risris Priyatna SH MH dan Pawas Iptu Suparsono menyampaikan arahan kepada Seluruh unsur Yang terlibat Untuk melaksanakan penindakan kepada masyarakat Yang tidak menggunakan masker, maupun tidak menjaga jarak didalam kendaraan bermotor dikarenakan tahap sosialisasi PPMK telah dilaksanakan.

Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan Menurunkan Penularan penyebaran Covid-19, Kapolsek TAMBORA Memerintahkan Personilnya untuk melaksanakan kegiatan Edukasi dan Pendisiplinan Masyarakat Menggunakan Masker dan mengamankan pelaksanaan kegiatan operasi yustisi.

Pelaksanaan Edukasi dan Pendisiplinan Masyarakat Menggunakan Masker dilakukan bersama Tiga Pilar dengan Sasaran Masyarakat yang tidak menggunakan Masker dan tidak menjaga jarak didalam kendaraan bermotor, dengan menggunakan cara-cara yang sopan dan santun kepada masyarakat.

Kegiatan Operasi Yustisi ini dilaksanakan dengan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat agar dapat bekerja sama dan ikut serta memutus mata rantai penyebaran covid-19 dengan mematuhi kebijakan pemerintah dan mengikuti Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru dengan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan menjaga jarak Pungkasnya.(wwn)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)