Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Pimpinan KPK Tolak Panggilan Komnas HAM, SCI: Itu sikap Arogan
Nasional

Pimpinan KPK Tolak Panggilan Komnas HAM, SCI: Itu sikap Arogan

21.13.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi HS, menyesalkan sikap Pimpinan KPK yang meminta surat penjelasan saat dipanggil Komnas HAM terkait tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal ini juga menjadi bumerang bagi proses pemberantasan korupsi. Dan terkesan bersikap arogan.

    "Sikap Pimpinan KPK itu sebagai sikap arogan serta menghina sistem Ketatanegaraan," ujar Asmawi kepada Wartawan sore ini di Jakarta. Menurutnya, hal ini menjadi preseden buruk dalam   proses penghargaan antar instansi di tanah air."Ini betul betul bentuk arogansi dan penghinaan terhadap sistem ketatanegaraan kita dan Pimpinan KPK ini memberikan contoh yang buruk," tandasnya.

     Asmawi justru balik bertanya, bagaimana bila suatu saat orang yang akan dipanggil KPK dalam pemeriksaan korupsi meminta penjelasan terlebih dahulu terkait perkaranya."Bagaimana nantinya orang yang dipanggil itu minta penjelasan. Ini bisa jadi bumerang," imbuhnya lagi.

     Diketahui, Komnas HAM telah menjadwalkan pemanggilan pimpinan KPK Firli Bahuri dkk untuk dimintai keterangan perihal tes wawasan kebangsaan. Menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada Wartawan, Selasa, surat panggilan sudah dilayangkan dan dijadwalkan hari ini dilakukan pemeriksaan. Namun, pimpinan KPK tidak hadir dalam panggilan itu.

   Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yg menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana ketentuan yg berlaku saat ini. Ali menyebutkan, pihaknya sudah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan mengenai hak asasi yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK.(rd)

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)