Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Kejar Target Pencapaian Vaksinasi 70%, Danramil 04/Ck Perintahkan Dua Babinsa Rapat Tiga Pilar
Metropolitan

Kejar Target Pencapaian Vaksinasi 70%, Danramil 04/Ck Perintahkan Dua Babinsa Rapat Tiga Pilar

20.47.00
Share it:


Jakarta Barat(MediaTOR Online) - Dua Personil Koramil 04 Cengkareng Kodim 0503/Jakarta Barat, Babinsa Duri Kosambi Sertu Slamet dan Serda Deni.S hadiri Rapat 3 Pilar Kelurahan Duri Kosambi. Kamis (16/9).

Giat rapat 3 pilar Kelurahan Duri Kosambi di laksanakan di ruang kerja Lurah Duri Kosambi lantai 2, Jalan Raya Duri Kosambi, Rt 01/01, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Ungkap Danramil 04/CK, Kapten Cpl Edy Moerdoko, Kami perintahkan Dua Babinsa wilayah Duri Kosambi dalam rapat tersebut untuk mencari cara agar pencapaian Vaksinasi warga Kelurahan Duri Kosambi bisa mencapai 70% pada tanggal 30 September karena hingga saat ini baru 63% sehingga masih kurang 7 % lagi,





"Hasil laporan yang kami dapatkan bahwa masih adanya warga yang enggan melakukan Vaksin dengan berbagai alasan sehingga kami perlu bergandengan bersama 3 Pilar untuk mengajak warga melakukan Vaksinasi, saat ini kami Koramil melaksanakan Serbuan Vaksinasi TNI bersama Puskesmas dengan menggunakan Vaksin Sinovac, Astra Zaneca dan Pfiser," kata Kapten Edy Moerdoko di Makoramil.

Rapat tersebut di hadiri oleh Lurah Duri Kosambi, Bapak  Imbang Santoso, M.SI,Sekkel Duri Kosambi, Bapak Partiyo, Babinsa Duri Kosambi Sertu Slamet dan Serda Deni.S, Dr Aryanti Puskesmas DK 1, Dr Lyna Puskesmas DK 2, Satpol PP, Bapak Dahri, Ketua Forum RW Bapak Arif Rahman, Ketua FKDM Bapak Mahyudin dan Ketua LMK Bapak Suratno. (Harris/Sbr Krmll 04/Ck)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)