Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Parkir Sembarangan, Delapan Kendaraan Diderek Dishub Jakarta Barat
Metropolitan

Parkir Sembarangan, Delapan Kendaraan Diderek Dishub Jakarta Barat

20.35.00
Share it:


Jakarta(MediaTOR Online) - Unit Derek  Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat (Sudinhub Jak-Bar) menggelar Operasi parkir Liar di sepanjang Jalan Kali Tanggul Timur Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat bersama dengan Tim Tindak 1 dan Tim Tindak 2 Sudinhub Jak-Bar. 

Komandan Regu Derek Sumardin mengatakan di lokasi ini sering terjadi  kemacetan pada jam-jam Sibuk, jadi sesuai prosudur 8 Kendaraan di derek lantaran parkir sembarangan.

Perlu diketahui dari pantauan dilapangan ada beberapa kendaraan roda empat  terparkir di bahu jalan hingga membuat arus lalu lintas tersendat.

Alhasil, satu persatu kendaraan yang parkir di badan jalan di tertibkan oleh petugas derek Sudinhub Jak- Bar yang dibantu pihak TNI dan pihak Satlantas Jak-Bar di Jalan Kali Tanggul Timur Kapuk Cengkareng Jak-Bar.




Salah satu warga pengendara Darto (29th) mengapresiasi penertiban kendaraan itu, "Saya sangat setuju dengan penindakan Derek. Pak' gini dong pak' disini sering macet pak', gara-gara banyak yang parkir di pinggir jalan sini,  jalanan jadi tambah sempit," tuturnya saat dilokasi.

Sementara itu, Sumardin komandan Regu Tim Derek Sudinhub Jak-Bar  menambahkan, kami akan tindak tegas kendaraan yang parkir tidak sesuai dengan aturan dan dalam penertiban parkir liar ini sebanyak 8 kendaraan yang parkir sembarangan di bawa ke kantor Sudinhub Jak-Bar dan akan di proses lebih lanjut. 

"Akan kami tidak tegas. Alhasil 8 kendaraan Kami tertibkan," tandasnya.

Dalam hal ini, para pemilik kendaraan di denda sebesar Rp 250.000 sesuai peraturan daerah tentang larangan parkir serta pelaksanaanya mematuhi protokol kesehatan.(Harris)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)