Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor gelar Bina Ormas
Bodetabek

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor gelar Bina Ormas

13.32.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Dalam rangka pembinaan ormas di Kota Bogor, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kota Bogor melalui Bidang Pemberdayaan Ormas melakukan Bina Ormas di Bumi Katulampa Convention Resort, Katulampa, Bogor, Senin(8/11/2021)

Kasubid Ormas Badan Kesbangpol Kota Bogor, TB. Taufik Rahman, SH mengatakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Dasar Hukum Organisasi kemasyarakatan yaitu UU No. 17 Tahun 2013, Perppu No.2 Tahun 2017, UU No. 16 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2016.

Kasubbid Ormas Badan Kesbangpol Kota Bogor, Tb. Taufik Rahman, SH.

"Kegiatan Bina Ormas ini dilandaskan oleh peraturan dan perundangan yang berlaku" ujarnya.

Taufik melanjutkan, kegiatan hari in dihadiri oleh 100 orang perwakilan dari 100 ormas yang ada di Kota Bogor mewakili 192 ormas yang terdaftar.

"Kegiatan Bina Ormas dilakukan secara bergantian, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan" katanya.

Kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bogor, bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Ormas melalui data, standar operasional prosedur (SOP) dan rencana kerja organisasi.

Selain itu, peserta juga diberikan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota serta materi pemasaran produk produk UKM Ormas dari Kepala Dinas KUKM Kota Bogor, pungkasnya. (Dono)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)