Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Vaksin Booster Diharapkan Jauhkan Pegawai Kejari Jakut Dari Kehilangan Nyawa
Metropolitan

Vaksin Booster Diharapkan Jauhkan Pegawai Kejari Jakut Dari Kehilangan Nyawa

09.02.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Berita menyedihkan tentang meninggalnya jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara, Fredrik Adhar SH MH, belumlah lupa dari ingatan. Selain virus yang merenggut nyawanya belum beranjak pergi dari bumi Indonesia, virus dengan varian barunya saat ini Omicron disebut-sebut lebih ganas hingga lebih menakutkan lagi bagi warga masyarakat. 

Apalagi, alm Fredrik Adhar SH MH, termasuk jaksa yang cukup handal ilmu hukumnya. Perkara-perkara menonjol ditanganinya. Nahasnya, Covid-19 mengakhiri semua kiprahnya.

Tidak mau terulang lagi kenyataan pahit sebagaimana menimpa Fredrik Adhar almarhum,  kejaksaan Negeri Jakarta Utara kerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara mengadakan vaksin tahap III (vaksin Booster) di aula Kejaksaan Negeri Jakarta pada Rabu 26 Januari 2022.

Sebanyak 121 pegawai Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang terdiri pegawai, anggota keluarga, tenaga honorer, office boy serta security telah diberikan vaksinasi Booster merk Pfizer. Pemberian vaksinasi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Suku Dinas Kesehatan Kota Admisnitrasi Jakarta Utara dengan penanggung jawab dr Adam dan Resha.

Kepala Kejaksaan Negeri  (Kajari) Jakarta Utara I Made Sudarmawan SH MH mengatakan, pemberian vaksin Covid-19 atau vaksin Booster untuk seluruh pegawai, IAD, honor, office boy, dan security di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai salah satu upaya untuk mencegah atau menghentikan penyebaran virus Corona-19 dengan segala variannya.

“Pemberian vaksin dosis ke III atau vaksin Booster Covid-19 ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah guna meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dari paparan virus Covid-19 yang terus bermutasi," ujar I Made Sudarmawan SH MH.

Dr Adam menambahkan, belum semua pegawai divaksin karena terdapat beberapa kendala. Untuk mendapatkan vaksin tahap ke III atau vaksin Booster harus melampaui 6 bulan setelah mendapatkan vaksin tahap ke II dan itupun harus dalam kondisi normal dan sehat.

“Sebagaimana petunjuk dari Dinas Kesehatan, setiap orang yang akan divaksin Booster harus lebih dari 6 bulan sejak vaksin ke II. Dalam kesempatan ini masih ada yang belum melampaui 6 bulan setelah vaksin ke II, maka dijadwalkan lagi vaksin Booster berikutnya bagi pegawai Kejari Jakarta Utara yang belum vaksin ketiga," kata dr Adam.

Berkat vaksin ketiga ini, dan susulan berikutnya bagi yang belum tepat waktunya, diharapkan tidak ada lagi di Kejari Jakarta Utara kehilangan nyawa akibat Covid-19 dengan semua variannya.***

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)