Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Tidak Terima Dipecah Belah Rieke Polisikan Pendeta Saifuddin
Nasional

Tidak Terima Dipecah Belah Rieke Polisikan Pendeta Saifuddin

00.58.00
Share it:



Jakarta (MediaTOR Online) - Konten viral Pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengusulkan dihapuskannya 300 ayat Al'quran kepada Menteri Agama berbuntut pelaporan ke Direktorat Tindak Pidana Cyber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Jum'at (18/3/2002). Laporan dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga Rieke Ferra Rotinsulu yang menganggap ucapan sang Pendeta berpotensi memecah belah keluarganya. 

Ditemani kuasa Hukumnya dari Awass Law firm, Rieke yang beragama Non Muslim mengaku keluarga besarnya menganut berbagai keyakinan yang berbeda.

"Opa saya itu Islam, ibu saya Kristen.  Adanya ini (Konten pernyataan Saiffudin, red)  memecah belah agama, tutur Rieke di Bareskrim Polri setelah melakukan laporan. 

Rieke menuding pernyataan Sarrifudin berpotensi mengganggu kerukunan dalam keluarga besarnya. 

Laporan dengan register LP/B/0133/III/2002/SPKT Bareskrim Polri dengan tanggal 18 Maret melampirkan bukti tangkapan layar video Saifuddin di kanal Youtube. 

Wisnu Herjuno SH, salah seorang kuasa Hukum Rieke mengatakan mereka mendampingi kliennya melakukan pelaporan atas dasar melanggar pasal 45 A Ayat 2 Jo pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) dan pasal 156 KUHP dan atau pasal 14 Ayat 1 dan 2. Wisnu optimis Bareskrim akan menindak lanjuti laporan kliennya. 

"Kami selaku Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Awass Law Firm Wisnu Herjuno, S.H., dan Adintho Prabayu, S.H. meyakini kepada Polri terutama Bareskrim akan berkordinasi dengan kedutaan luar negeri, interpol beserta stake holder lainnya untuk bekerja membantu menangkap youtuber Syaifuddin Ibrahim Bin Moses,Tutur Wisnu.

Mengutip jpnn.com Kepala divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkap informasi keberadaan Sarifuddin yang sekarang berada di Amerika.

"Kami melakukan koordinasi dengan legal Attace (Atase hukum/red) FBI" ucapnya. 

Selain meminta Mentri Agama untuk menghapuskan 300 Ayat dari Al-Qu'an, pria yang bernama asli Saifuddin Ibrahim bin Moses tersebut juga menuding pesantren sebagai tempat tumbuhnya bibit bibit radikal.(Lea Alexandra)

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)