Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Bupati Bogor Minta Pejabat Bagi-bagi Takjil kepada Masyarakat Kurang Mampu
Bodetabek

Bupati Bogor Minta Pejabat Bagi-bagi Takjil kepada Masyarakat Kurang Mampu

12.17.00
Share it:

Cibinong,(MediaTOR Online) - Sikap Bupati Bogor Ade Yasin yang menghimbau para pejabat dinas dan kecamatan untuk bagi bagi takjil kepada masyarakat, tukang ojek dan pejalan kaki selama bulan suci Ramadhan patut diberi apresiasi dan dukungan.

Demikian keterangan Pers Ketua Umum Sekretariat Bersama(Sekber) Wartawan Media Online H Bustanul Daham, Sabtu (2/3/2022) di Kantor Sekber Jl Raya Jakarta-Bogor KM 48 Ruko Cibinong Indah No 6-7 Nanggewer. Tindakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian para pejabat dinas dan kecamatan dalam menyantuni orang kecil, terlebih lebih sebagai upaya nyata membantu mengatasi korban pandemi Covid 19 yang telah mendera bangsa ini dua tahun belakangan.

"Ini sikap cerdas Bupati Ade Yasin yang mempersilahkan aparatnya untuk berbuat nyata, menyisihkan setidaknya 200 bungkus takjil dan nasi kotak setiap hari selama bulan Ramadhan. Sudah waktunya kita harus berbuat nyata bukan hanya sekedar teori omong kosong, rakyat kecil menunggu kepedulian para pemimpinnya yang setiap hari hanya mengurus proyek," ujar H Bustanul Daham.

Ketua Umum Sekber Wartawan Media Online meminta para Wartawan Online di seluruh pelosok Kabupaten Bogor untuk turut membantu berbuat nyata. Berikan dukungan kepada para camat di daerah masing masing agar himbauan Bupati Bogor ini dapat terlaksana dengan baik, ungkap Ketua Umum Sekber Wartawan Media Online tersebut mengakhiri keterangannya. (**)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)