Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Sembako dan Bahan Kerajinan Mengisi Pasar Murah Ramadan 1443 H
Bodetabek

Sembako dan Bahan Kerajinan Mengisi Pasar Murah Ramadan 1443 H

20.20.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Kegiatan Pasar Murah Ramadhan 1443 H, Sekretariat Bersama Wartawan Media Online dipastikan bakal digelar, Sabtu 16 April 2022.

Panitia pelaksana Pasar murah/bazar Ramadhan bersama pengurus Sekber Wartawan Media Online menggelar rapat evaluasi kesiapan penyelenggara dilanjutkan buka bersama. Rapat dilaksanakan di ruang Rapat Sekber Media Online, Jl Raya Jakarta -Bogor Ruko Cibinong Indah 6-7 Nanggewer, Jumat (7/4/2022) berlangsung dengan penuh semangat.

Ketua Umum Sekber Wartawan Media Online Drs H Bustanul Daham MSi meminta perhatian seluruh pengurus dan anggota untuk bekerja secara tepat dan sigap agar pada waktu pelaksanaan pasar murah berlangsung dengan sukses.


Ketua Panitia Pasar Murah Dra Hj Yati Maryati MM melaporkan dalam Pasar Murah Ramadhan 1443 H nanti dipastikan telah siap berpartisipasi turut menggelar penjualan Sembako Murah diantara Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Bogor, Perusahaan Alfamart dan pelaku UKM dari warga Kelurahan Nanggewer Mekar dengan karajinan rumah tangga dan bahan makanan.

Selain itu, dalam arena pasar murah, tim Kepolisian Sektor Cibinong akan membuka grai vaksinasi Booster gratis, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. 

Sementara itu, Lurah Nanggewer Mekar H. Moch. Amin melalui Suratnya Nomor 502/03-Kel tanggal 06 April 2022 meminta Ketua RT dan RW di lingkungannya untuk menggerakkan dan berpartisipasi aktif mengisi kegiatan pasar murah tersebut sebagaimana mestinya.

Sedianya dalam rapat evaluasi tersebut akan dihadiri Sekda Kabupaten Bogor dan Kadis Kominfo, berhubung adanya acara yang bersamaan, maka kedua pejabat Pemkab Bogor tersebut berhalangan hadir.

Rapat evaluasi dilanjutkan dengan buka puasa bersama.(Amsir)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)