Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Info Buat Menteri KLHK, Ratusan Hektar Hutan Lindung Pantai Gilirang Dibabat
Hukum

Info Buat Menteri KLHK, Ratusan Hektar Hutan Lindung Pantai Gilirang Dibabat

13.08.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Ratusan Hektar Kawasan Hutan Lindung Pantai Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin, Sumatera Selatan dibabat untuk dijadikan areal perkebunan dan tambak. Pembabatan Kawasan Hutan lindung Pantai Gilirang diduga dilakukan oleh Ambo atek dengan menggunakan alat berat exavator.

      Direktur Kebijakan Publik Nusantara Corruption Watch( NCW ) Maruli,S kepada Wartawan di Jakarta mengungkapkan, selama sepekan Tim Nusantara Corruption Watch ( NCW ) telah melakukan Investigasi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tentang adanya pembukaan lahan yang dilakukan oleh per orangan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, lahan persawahan dan tambak udang.Ribuan hektar Kawasan Hutan Lindung sudah dibabat.

    Dari Kawasn Hutan Lindung yang dibabat itu diantaranya Hutan Lindung Pantai di Desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin, Sumsel. Pembabatan itu dilakukan oleh Ambo Atek dengan menggunakan alat berat exavator. Saat ini, ratusan hektar lahan yang sudah dibabat Ambo Atek.

    Terkait itu, dalam waktu dekat, NCW kata Maruli, akan melaporkan Pembabatan Hutan lIndung tersebut ke Menteri KLHK untuk dilakukan Penegakan Hukun. Menurut Maruli, ancmannya hukuman paling lama 7 Tahun dan denda sepuluh milyar rupiah.(**)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)