Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Tim JPN Kejari Jakarta Utara Peroleh Dua Penghargaan Jelang Hari Bhakti Adhyaksa Ke-62

Tim JPN Kejari Jakarta Utara Peroleh Dua Penghargaan Jelang Hari Bhakti Adhyaksa Ke-62

21.17.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara memperoleh penghargaan dari PT Pelindo dan BPJS  jelang Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 tahun ini. Hal tersebut dicapai berkat keprofesionalan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari setempat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara Atang Pujiyanto SH MH menerima secara langsung penghargaan tersebut, Kamis  (21/7/2022), di kantor  Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Atang menerima dua apresiasi sekaligus. Pertama dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilincing Haryani Rotua Melasari melalui surat nomor : B/4282/072022 tanggal 21 Juli 2022. Hal itu diberikan berkat telah dipulihkan keuangan negara sebesar Rp9.501.054.899,- atau Rp 9,5 miliar terkait penyelesaian permasalahan kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan oleh PT Peteka Karya Gapura.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara Atang Pujiyanto SH MH


Bantuan penanganan permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara diberikan tim JPN Kejari Jakarta Utara kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilincing sebagai tindak lanjut dari MoU antara Kejari Jakarta Utara dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilincing yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberian Surat Kuasa Khusus Nomor : B/3789/062022 tanggal  07 Juni 2022 tentang Permohonan Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Kewajiban Piutang Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT Peteka Karya Gapura.

Apresiasi kedua dari PT Pelindo (Persero) Regional 2 Tanjung Priok melalui surat Nomor: HK.03/20/7/1/B1.1/GM/TPK-22 Jakarta, 20 Juli 2022 karena telah melakukan bantuan hukum dalam penanganan permasalahan hukum Datun. Tim JPN Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berhasil menyelesaikan permasalahan hutang PT Daya Radar Utama kepada PT Pelindo (Persero) Regional 2 Tanjung Priok sebesar Rp 10.420.941.441,- atau Rp 10, 4 miliar lebih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT Peliondo (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, PT Daya Radar Utama dan PT Noahtu Shipyard disaksikan oleh Kejari Jakarta Utara tanggal 30 Mei 2022.

Bantuan penanganan permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dari Tim JPN Kejari Jakarta Utara kepada PT Pelindo (Persero) Regional 2 Tanjung Priok merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kejari Jakarta Utara dengan PT Pelindo (Persero) Regional 2 Tanjung Priok yang tertuang dalam Perjanjian kerja sama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: HK.03/23/7/1/D1.1/GM/C.TPK-20 dan Nomor : B 08/M.1.11/Gjd/07/2020 Tanggal 23 Juli 2020 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Terhadap bantuan penanganan permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha Negara, Tim JPN Kejari Jakarta Utara dalam penanganannya dipimpin langsung oleh Atang Pujiyanto SH MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Dody Witjaksono SH MH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jakarta Utara serta Tim JPN Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam melakukan penyelamatan terhadap aset negara yang pada akhirnya memulihkan keuangan/kekayaan negara. (Wil)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)