Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Penasihat Hukum Belum Siap Dengan Pledoi, Hakim Terpaksa Tunda Sidang
Hukum Dan Kriminal

Penasihat Hukum Belum Siap Dengan Pledoi, Hakim Terpaksa Tunda Sidang

15.25.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Onlime) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pimpinan Suratno SH MH terpaksa menunda sidang dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa kasus penipuan atau lebih dikenal sebagai investasi bodong, Kamis (4/8/2022), menjadi Senin (8/8/2022) pekan depan. Pasalnya,  keempat terdakwa maupun penasihat hukumnya belum siap dengan pembelaannya. 

"Kalau memang belum siap kami tunda sidangnya sampai Senin (8/8/2023) pekan depan. Tetapi tidak ada lagi penundaan berikutnya untuk pledoi ya. Kalau sampai tidak siap Senin (8/8/2023), maka majelis hakim menganggap bahwa terdakwa maupun penasihat hukum tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk mengajukan pledoi. Artinya, hak mengajukan pledoi dianggap sudah dipergunakan dan selesai," ujar Suratno mengingatkan. Selanjutnya sidang meningkat ke tahapan berikutnya.

Keempat terdakwa investasi bodong


Mendengar peringatan majelis hakim tersebut yang jauh-jauh hari juga sudah menjadwalkan persidangan kasus penipuan itu sedemikian rupa, tim penasihat hukum terdakwa Kevin Lime, Vincent, Michael dan Doni Yus Okky Wiyatama (semuanya pengurus PT Limeme Group Indonesia) menyatakan akan memanfaatkan waktu mengajukan pledoi sebaik-baiknya. Mereka mengakui belum siap menyusun pledoi untuk keempat kliennya. 

"Kami akan benar-benar siap mengajukan dan membacakan pledoi dalam sidang berikut sebagaimana dijadwalkan Yang Mulia," kata salah satu anggota tim penasihat hukum keempat terdakwa.

JPU Sulastri SH dari Kejaksaan Agung dan JPU Subhan serta JPU  Ari Sulton Abdullah SH menerima sepenuhnya keputusan penundaan sidang dari majelis hakim.

Terdakwa Kevin Lime, Vincent, Michael dan Doni Yus Okky Wiyatama sebelumnya dituntut 46 bulan penjara oleh "trio" JPU Kejaksaan Agung dan JPU Kejari Jakarta Utara. Keempat terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 378 KUHP, yang ancaman maksimalnya empat tahun penjara.

Hal-hal yang memberatkan para terdakwa, kata JPU dalam requisitornya, keempat terdakwa beraksi saat Covid-19 merajalela atau mengganas. Para terdakwa memproyekkan pengadaan alat kesehatan berupa masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dengan iming-iming keuntungan 30 persen dari setiap investasi. Kenyataannya, proyek investasi alkes itu diduga fiktif, sementara keempat terdakwa terutama Kevin Lime sibuk foya-foya, melancong ke luar negeri dan membelikan barang-barang mewah, sampai akhirnya tidak bisa dipertanggung jawabkan atau dikembalikan modal dan keuntungan investor ratusan miliar rupiah walau sudah terlampaui jauh dari jatuh tempo. (Wil)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)