Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Kapolda Sumut Paparkan Konsep Pengamanan DPSP Danau Toba
Nasional

Kapolda Sumut Paparkan Konsep Pengamanan DPSP Danau Toba

12.49.00
Share it:

Parapat,(MediaTOR Online) - Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S, M.Si memberikan sambutan dan paparan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pembentukan kesatuan kewilayahan kawasan tertentu sebagai konsep pengamanan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, Rabu (22/02/23).



Kegiatan yang digelar di Hotel Niagara Parapat, turut dihadiri Menkopolhukam RI Prof Dr Moh. Mahfud MD SH selaku Ketua Kompolnas, Asdep Ketatalembagaan Menpan RB Istiadi, Anggota Kompolnas Irjen (Purn) Pudji Hartanto, Sekretaris Kompolnas Brigjen Pol Musa Tampubolon SH SIK.

Selain itu turut hadir Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel, unsur Forkopimda Provinsi Sumut, pejabat utama Polda Sumut dan Kodam I/BB dan para Kapolres jajaran Polda Sumut dan Para bupati di Delapan wilayah kawasan Danau Toba.

Kapolda Sumut dalam sambutannya memaparkan berbagai langkah strategis yang dilakukan Polda Sumut dalam menjamin keamanan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.

“Langkah-langkah tersebut antara lain membuat cluster untuk mempermudah pengamanan DPSP, membangun Pos Polisi Pariwisata di Ajibata serta bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam menertibkan keramba jaring apung yang mencemari Danau Toba”, papar Panca.

Selain itu, Polda Sumut turut mempersiapkan sarana dan prasarana dalam mendukung pengamanan pariwisata seperti menempatkan unit Satwa Turangga (kuda), memindahkan kapal patroli perairan, perahu karet untuk SAR Brimob dan sarana pendukung lainnya.

“Serta saat ini Polda Sumut tengah melaksanakan operasi Hopal Toba 2023 bersama stakeholders untuk pengamanan event F1 Powerboat World Championship yang diselenggarakan di Balige pada 24-26 Februari 2023”, lanjut Panca, menuturkan perlu upaya yang lebih besar dankomprehensif serta terintegrasii dalam pengamanan DPSP Danau Toba yang berada di wilayah hukum 8 (delapan) Polres. Yaitu dengan pembentukan Polres kawasan tertentu

“Kami harap melalui FGD ini kita bisa saling berdiskusi memberi saran dan masukan dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang dilakukan Polda Sumut dan jajaran dalam mendukung pengamanan DPSP Danau Toba”, pungkas Panca mengakhirinya (Bona/ir)

#Humas_Polres_Simalungun

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)