Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Mendesak Inspektorat Ogan Ilir Serius Tangani Dugaan Penyimpangan Dana Desa
Hukum Dan Kriminal

SCI Mendesak Inspektorat Ogan Ilir Serius Tangani Dugaan Penyimpangan Dana Desa

09.22.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation ( SCI ) mendesak Bupati Ogan Ilir segera menginstruksikan Inspektorat Ogan Ilir serius  melakukan Audit Investigasi dugaan penyimpangan Dana Desa di Ogan Ilir.


     Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ) Asmawi HS kepada Wartawan mengungkapkan, banyak laporan dugaan penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ke Polres Ogan Ilir dan ke Kejaksaan Ogan Ilir yang disampaikan sejumlah Lembaga Anti Korupsi.

    Dari catatan yang diperoleh SCI, dugaan penyimpangan yang dilaporkan itu diantaranya, dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Harapan, Kecamatan Pemulutan. Desa Lebung Jangkar, Kecamatan Pemulutan, Desa Ulak Petangisan, Kecamatan Pemulutan Barat. Desa Sukamerindu, Kecamatan Pemulutan Barat. Desa Lebak Preng, Kecamatan Pemulutan Selatan. Desa Talang Tengah Darat, Kecamatan Lubuk Keliat.

    Sebagi tindak lanjut laporan itu, Polres Ogan Ilir mengajukan permintaan audit Investigasi ke Inspektorat Ogan Ilir. Nah, permintaan audit investigasi inilah diduga dimanfaatkan oknum oknum tertentu untuk menyelamatkan Kades terlapor."Oknum Kades berupaya hasil pemeriksaan Inspektorat zero, tidak ada temuan penyimpangan," ujar pria kelahiran Ogan Ilir yang pernah mendapat penghargaan KPK karena berhasil mengungkap kasus korupsi Bupati Kutai Karta Negara, Kaltim, Syaukani.

     Terkait dengan itu, Society Corruption Investigation ( SCI ) mendesak Bupati Ogan Ilir  menginstruksikan kepada Inspektorat Ogan Ilir serius melakukan audit Investigasi.

    Menurut Asmawi, pihaknya akan memantau terus pergerakan Tim Inspektorat dalam melakukan Audit Investigasi."Kami punya mata dan telinga memantau pergerakan Tim Inspektorat," ujarnya.(rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)