Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Belum Izin Pemilik Lahan, Pelaksana Proyek Didugan Tak Patuhi SOP Pekerjaan
Bodetabek

Belum Izin Pemilik Lahan, Pelaksana Proyek Didugan Tak Patuhi SOP Pekerjaan

13.00.00
Share it:


Cibinong,(MediaTOR Online) - Pembangunan irigasi saluran air untuk pesawahan di Kp.Gunung Bongkok, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menuai kontroversi warga. Setelah mendapatkan Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha Tani,dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Senilai Rp.182 juta lebih kini mulai dalam pelaksanaan.

Namun dalam program tersebut, ironisnya ada salah satu warga pemilik tanah yang komplain terhadap pihak pelaksana karena tidak adanya sosialisasi program itu, menurut Sonjuy, salah satu warga.



Seperti dikatakan salah satu warga pemilik tanah, Karmila,nmengatakan dirinya tidak pernah diajak musyawarah ataupun ada pihak pelaksana untuk datang ke rumah terkait proyek pelaksana pembangunan irigasi, ucap Mila saat ditemui di kediamannya.

Di lokasi pelaksanaan pembangunan proyek sendiri, Mustopa (selaku pelaksana proyek) menjelaskan terkait permintaan izin kepada pemilik tanah itu. Semua sudah kita serahkan kepada kelompok tani, dan menurut kelompok tani sendiri sudah dimusyawarahkan kepada pihak pemilik tanah yang terdampak pelaksanaan pembangunan saluran irigasi, jelasnya.

Sementara itu, pihak pemerintahan desa Pasir Buncir yang diwakili oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Akmali melalui telepon seluler, mengatakan akan segera memusyawarahkan masalah tersebut kepada pihak pemilik tanah yang komplain.(R.Kartolo)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)