Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum FORWAMA Bakal Gelar Diskusi-diskusi Hukum Bermanfaat Bagi Masyarakat
Hukum

FORWAMA Bakal Gelar Diskusi-diskusi Hukum Bermanfaat Bagi Masyarakat

15.53.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Terbentuk pertama sekali 2023, tepatnya awal Mei 2023, Forum Wartawan Mahkamah Agung (FORWAMA) melakukan konsolidasi dan silaturahmi antara pengurus dengan seluruh anggota, Rabu (14/6/2023). 

Ketua FORWAMA Emil Simatupang bersama Ketua FORWAKA  Zamzam Siregar dan Koordinator PWI PN/Kejari Jakarta Utara Wilmar Pasaribu, Jakarta Timur Paulina Pasaribu, dan Jakarta Pusat Hermawan

Dalam pertemuan di sebuah rumah makan di Jakarta Pusat itu, Ketua FORWAMA Emil Simatupang menghimpun masukan-masukan dari para anggota untuk keberlangsungan FORWAMA ke depan. Terlebih untuk memudahkan para jurnalis di bawah naungan FORWAMA  mendapatkan informasi tentang penegakan hukum dan peradilan secara keseluruhan dari Mahkamah Agung (MA) serta jajarannya.

Pencarian masukan lebih difokuskan dari Koordinator PWI Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri dari beberapa wilayah di DKI Jakarta dan Forum Wartawan Kejaksaan Agung (FORWAKA). Ternyata tidak hanya ketua/koordinator yang mempunyai ide-ide bagus demi perkembangan FORWAMA, anggota yang sebagian besar wartawan senior juga menawarkan ide yang tidak kalah bagus.

Emil Simatupang menyambut baik ide-ide dan masukan dari para ketua/koordinator dan anggota FORWAMA. Dia berjanji FORWAMA bisa menjadi wadah bagi para jurnalis yang selama ini malang-melintang di dunia jurnalistik sejak puluhan tahun silam. 

"Saya menginginkan FORWAMA ini menjadi wadah yang bermanfaat bagi kita semua para jurnalis, tentunya terutama anggota dan pengurus FORWAMA. Saya tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan teman-teman kepada saya," tutur Pemred Infotopbreakingnews itu.

Emil menyebutkan FORWAMA bakal berupaya mengadakan diskusi-diskusi hukum secara periodik bekerjasama dengan advokat, praktisi hukum, ahli hukum dan akademisi. "Semoga diskusi-diskusi itu nantinya memberi manfaat bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, khususnya para pencari keadilan," tutur Emil. (Wil)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)