Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Praktisi Pers Sesalkan Wartawan Menjadi saksi atas Terlapor Narasumber

Praktisi Pers Sesalkan Wartawan Menjadi saksi atas Terlapor Narasumber

12.44.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Praktisi Pers Drs.Jhon Musa Tobing menyesalkan beberapa orang Wartawan yang menjadi saksi atas terlapor Nara Sumber.

    "Bila Wartawan menjadi saksi atas terlapor narasumber, menjadi preseden buruk bagi dunia Pers," ujar Jhon Musa Tobing kepada Pers di Jakarta. Jhon diminta tanggapannya atas penetapan tersangka seorang Wartawan Senior dan Aktivis Pergerakan, Asmawi HS atas laporan Sunda Ariana, Rektor Universitas Bina Darma Palembang ke Polda Sumatera Selatan.

    Beberapa tahun yang lalu ramai pemberitaan soal Keabsahan Ijazah S2 Sunda Ariana, Rektor Universitas Bina Darma Palembang. Seperti yang dimuat dalam pemberitaan tersebut, SA mendapat Ijazah strata satu dari IKIP Jakarta tanpa skripsi. Kemudian, SA melanjutkan ke jenjang Strata dua Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang dan mendapat Ijazah S2 dari Unsri. Nah, lolosnya SA bisa mendaftar ke jenjang Strata dua menjadi pertanyaan. Kenapa bisa lolos mendaftar sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana, padahal Ijazah yang bersangkutan tanpa skripsi. Sementara, dalam diktum 12 syarat pendaftaran Pasca Sarjana Unsri harus mendapat rekomendasi dosen pembimbing skripsi dan lain lain. Terkait itulah keabsahan ijzaha S2 diragukan karena diduga mal administrasi saat pendaftaran.

    Melalui Pengacaranya, Anton Nurden akhirnya Sunda Ariana pada Mei 2021 melaporkan Asmawi HS ke Polda Sumatera Selatan. Keterangan yang diperoleh bahwa kasus ini sempat terhenti. Anehnya, April 2023 muncul lagi."Ini menjadi pertanyaan besar," kata Jhon Tobing.

     Anehnya, beberapa Wartawan cetak yang hadir saat temu pers menjadi saksi, sedangkan mereka tidak memuat berita. Disisi lain, Media online yang memuat berita atas inisiatif Kawar Dante, Wartawan senior yang dimintai mengkoordinir Wartawan.

      John mengingatkan, berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, Jurnalis memiliki Hak Tolak. Menurut pasal 1 butir 10 UU tersebut, hak tolak adalah hak yang dimiliki Wartawan karena profesinya untuk mengungkap keterangan atau identitas nara sumber yang dirahasiakan. Sedangkan menurut pasal 4 ayat ( 4 ), Hak Tolak digunakan oleh Jurnalis dimintai pertanggungjawaban hukum atas karya jurnalistiknya. Penjelasan pasal 4 ayat ( 4)  mengatakan Hak Tolak diberikan Wartawan untuk melindungi sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan apabila jurnalis dimintai keterangan pejabat penyidik atau menjadi saksi di Pengadilan. Hak tolak dapat dicabut oleh Pengadilan dengan alasan demi ketertiban umum dan demi keselamatan negara.

    Menyikapi ditetapkannya Wartawan Senior dan Aktivis Pergerakan, Asmawi HS, sejumlah Praktisi Pers,Wartawan Senior dan Aktivis Pergerakan Jakarta akan menggelar keprihatinan ke Mabes Polri dalam waktu dekat. "Kami mensinyalir ada kekuatan besar dibalik penetapan tersangka Asmawi HS," ujar Maruli,S,Wartawan Senior Jakarta.(rd)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)